Cegah Klaster Keluarga di Jatim, Pemerintah Daerah Perlu Bentuk Isoter di Tiap Desa

Ihya Ulumuddin · Senin, 02 Agustus 2021 - 09:37:00 WIB
Cegah Klaster Keluarga di Jatim, Pemerintah Daerah Perlu Bentuk Isoter di Tiap Desa
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Sri Untari (istimewa).

SURABAYA, iNews.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengusulkan pembentukan pusat isolasi terpadu dan terpusat (isoter) di tiap-tiap desa maupun kelurahan di Jatim. Usul itu disampaikan untuk meminimalisasi munculnya Covid-19 klaster keluarga.  

"Persebaran klaster keluarga harus menjadi perhatian serius antara Pemprov Jatim dan kabupaten-kota. Melalui pusat isolasi terpadu dan terpusat ini, setidaknya dapat menekan persebaran kluster keluarga," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Sri Untari, Senin (2/8/2021). 

Untuk menyiapkan isolasi terpadu, kata Untari, harus ditunjang dengan penyediaan fasilitas kesehatan seperti bed, kamar tidur, dan oksigen yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya refocusing anggaran untuk mempersiapkan sarana dan prasarana tempat isoter.

Anggaran yang dapat dilakukan refocusing dapat berupa anggaran refocusing pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Selain itu dapat juga menggunakan dana desa yang oleh pemerintah pusat, penggunaannya dapat dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

"Ini semua dihitung dan masing-masing ini akan dibantu dengan jumlah populasi yang berbeda maka bed akan berbeda juga," ujarnya.

Sekretaris DPD PDIP Jatim tersebut berpandangan, langkah ini dapat menjadi rujukan kebijakan. Berkaca dari efektivitas kampung tangguh dapat melakukan penanganan pandemi Covid-19 di tingkatan paling mikro.

"Untuk tenaga kesehatannya bisa ambil dari Puskesdes dan Polindes, atau bisa merekrut relawan yang ada. Mereka bisa direkrut untuk membantu penguatan kampung tangguh," kata Untari.

Apabila langkah ini akan dijalankan oleh pemerintah, harus ada sosialisasi secara masif kepada warga di tiap daerah, melalui tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tiap kelurahan maupun kecamatan.

Hal ini, terang Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ini, penting untuk dilakukan sehingga tidak ada lagi fenomena masyarakat melakukan penolakan terhadap keberadaan pusat isolasi ataupun memberikan stigma negatif kepada warga yang terinfeksi Covid-19.

"Nanti bisa ada rembuk warga bahwa Covid bukan penyakit yang harus dijauhi oleh masyarakat. Yang kena Covid-19 harus dibantu, bukan dijauhi," tuturnya.

Editor : Ihya Ulumuddin

Halaman : 1 2