Atasi Potensi Konflik Pilkada, Sekjen PDIP Hasto: Harus Kembali ke Nilai Pancasila

Sebagai Sekjen PDIP, Hasto mengatakan itu sebabnya partai menyelenggarakan sekolah kepala daerah agar para calon memahami kembali bahwa ajang pemilu sebenarnya adalah ajang awal untuk nantinya membumikan Pancasila dalam kebijakan pemerintahan negara.

Politik elektoral ini pada gilirannya hanya sebagai bentuk pencitraan. Kalau di hari-hari biasa, ada rakyat susah dibiarkan. Tapi begitu kampanye, ada rakyat susah, semua berbondong-bondong membantu dan kemudian diviralkan melalui media sosial.

Hal ini pun hilirnya adalah terjadi sebuah kepentingan transaksional dengan para investor politik. Akibatnya, pembangunan akan berjangka pendek. Terjadi politisasi hukum, identitas, perang informasi, perang psikologi, alias perang hegemoni di dalam informasi. Bahkan sampai melibatkan perang hasil survei.

Hasto lalu menawarkan solusi berupa konsolidasi demokrasi, konsolidasi ideologi, hingga konsolidasi politik melalui budaya tertib hukum. 

Konsolidasi demokrasi dilakukan demi membangun kapabilitas nasional untuk mewujudkan daulat politik, berdikari ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Konsolidasi ideologi dengan memastikan Pancasila sebagai the way of life, dan perwujudan UUD 1945 khususnya pasal 33 di bidang ekonomi, hingga melawan gerakan penyeragaman budaya.

Konsolidasi Politik Budaya Tertib Hukum dilakukan dengan penataan sistem politik nasional melalui penetapan Haluan Negara, multipartai sederhana, memastikan efektivitas sistem presidensial, sistem pemilu yang proporsional tertutup dan pelembagaan kaderisasi kepemimpinan di parpol, hingga berdamai dengan masa lalu.

Hasto merekomendasikan, dengan semakin matangnya kualitas demokrasi, maka konsolidasi ideologi, politik, hukum, ekonomi, dan budaya, harus melihat landasan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Editor: Kastolani Marzuki