4 Provokasi Politik Jelang Peristiwa G30S PKI, Nomor 3 Usul Angkatan V Dipersenjatai

JAKARTA, iNews.id - Provokasi politik orang-orang PKI (Partai Komunis Indonesia) bermunculan menjelang peristiwa Gerakan 30 September (G30S PKI). Munculnya provokasi itu pun membuat eskalasi politik di Indonesia semakin memanas.

Saat itu, PKI bersama organ sayapnya, yakni Pemuda Rakyat, BTI, Lekra, Gerwani tidak berhenti melakukan manuver politik. Semua yang dianggap sebagai lawan diserangnya. Kegaduhan terjadi di mana-mana.

Baca Juga

Kisah Gerakan 30 September 1965, NU Pertama Kali Sebut PKI sebagai Dalang

Bukan hanya melakukan aksi sepihak, yakni merebut tanah dengan dalih menjalankan program landreform atau Undang-Undang reforma agraria, mereka juga menggelar aksi massa.

Provokasi Politik PKI 

Dilansir dari buku Jenderal Yoga Loyalis di Balik Layar (2018), berikut empat provokasi politik yang dilakukan orang-orang PKI jelang peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Baca Juga

8 Tokoh PKI yang Dihukum Mati usai Pemberontakan Madiun 1948 

1. Serbu Kediaman Dubes AS

Sejumlah orang-orang PKI yang menggelar aksi unjuk rasa tiba-tiba menyerbu kediaman Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat Howard Jones di Jakarta. Amerika Serikat dan sekutunya dianggap sebagai kekuatan nekolim (neokolonialisme imperialisme)

Baca Juga

Kisah Tokoh PKI Madiun Amir Sjarifuddin, Ditembak Mati usai Baca Novel Tragedi Romeo Juliet

Aksi penyerbuan orang-orang PKI berlangsung pada 28 Februari 1965 atau 7 bulan sebelum peristiwa G30S PKI meletus.

2. Serbu Importir Film Amerika

Selain Dubes Amerika Serikat Howard Jones, pada 1 April 1965 massa PKI juga menyerbu vila milik William (Bill) Palmer di Gunung Mas. Palmer merupakan manajer gabungan Importir Film Amerika (Association of American Film Importers).

Palmer yang juga menjabat Direktur American Motion Picture Association in Indonesia (Ampai) oleh PKI dituding sebagai agen Badan Intelijen Amerika (CIA). Palmer dituduh telah menjalin komunikasi rahasia dengan sejumlah perwira militer Indonesia.

Karenanya, sekitar 1.000 orang massa PKI yang juga menyerbu kantor Ampai, menuntut kantor tempat bekerja Palmer untuk ditutup.

Aksi PKI mendapat dukungan Republik Rakyat China (RRC). Dalam siaran radio Peking (sekarang Beijing), RRC memuji langkah PKI karena Ampai merupakan alat subversi sekaligus agresi imperialis di bidang kebudayaan untuk melemahkan revolusi Indonesia.

3. Usul Angkatan V Dipersenjatai

Usulan dibentuknya Angkatan V, yakni buruh dan tani yang dipersenjatai datang dari Asmu atau Asmoe Tjiptodarsono, Ketua Barisan Tani Indonesia (BTI), sayap PKI.

Usulan itu berlangsung menjelang peristiwa G30S PKI. Dalam pidatonya pada Februari 1965, Ketua CC PKI DN Aidit kembali menegaskan perlunya merealisasikan usulan pembentukan Angkatan V yang bersenjata.

Adanya barisan buruh dan tani yang dipersenjatai terinspirasi oleh konsep yang dijalankan Partai Komunis China.

Aidit juga usul pada setiap angkatan, yakni Darat, Laut, Udara dan Kepolisian dibentuk komisaris politik. Lembaga yang ada akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam membina ideologi, doktrin, dan ajaran perjuangan bagi setiap prajurit.

4. Munculkan Isu Dewan Jenderal       

Provokasi politik yang dilakukan PKI jelang 30 September 1965 adalah menghembuskan isu adanya Dewan Jenderal.

Dewan Jenderal adalah sekumpulan perwira tinggi Angkatan Darat yang tidak loyal kepada Presiden Soekarno atau Bung Karno. Melalui isu penemuan dokumen Gilchrist, PKI berusaha melakukan penyesatan informasi.

PKI juga menghembuskan isu kelompok Nekolim hendak membunuh Bung Karno, Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) Soebandrio, dan Menteri/Panglima Angkatan Darat, A Yani.

Jika rencana pembunuhan itu gagal, tentara Nekolim akan menyerbu Indonesia dengan bantuan kaki tangan mereka.

Demikian sejumlah provokasi politik yang dilakukan orang-orang PKI menjelang peristiwa 30 September 1965. Pasca peristiwa G30S PKI, pada 12 Maret 1966, PKI dibubarkan sekaligus dinyatakan sebagai partai terlarang.

Editor: Ihya Ulumuddin