JAKARTA, iNews.id - Profil Eri Cahyadi ramai dicari setelah pemilihan calon walikota Surabaya pada Pilkada 2020. Pasalnya, Eri Cahyadi merupakan birkokrat muda yang terpilih menjadi Wali Kota Surabaya.
Sebelum menjabat sebagai wali Kota Surabaya pada 2021, ia menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (2018-2020). Sebelumnya dia kiha menjadi Kepala Dinas Cipta Kerja Kota Surabaya (2017-2018). Berikut profil serta perjalanan karier Eri Cahyadi.
Profil Eri Cahyadi
Eri Cahyadi lahir di Kota Surabaya pada 27 Mei 1977. Dia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Urip Suwondo dan Mas Ayu Esa Aisjah. Ayahnya seorang Pegawai Negeri Sipil di Kota Surabaya, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan.
Eri menikah dengan Rini Indriyani dan dikaruniai dua anak, yaitu Alfanana Puteri (lahir tahun 2005) dan Rahmat Haidar Pasha (lahir tahun 2007). Saat kecil, Eri pernah tinggal di Kedung Tarukan, Surabaya. Tidak lama kemudian, orang tuanya pindah ke Ketintang, Surabaya.
Pendidikan
Eri Cahyadi lulus pendidikan vokasional di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) pada tahun 1999 jurusan Teknik Sipil. Lalu, melanjutkan pendidikan tingkat sarjana di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya dan lulus pada tahun 2001 jurusan Teknik Sipil.
Kemudian dia melanjutkan kuliah pascasarjana di Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan lulus pada tahun 2005 pada jurusan Manajemen Proyek. Selain itu dia mengambil Magister Teknik Sipil di UNTAG Surabaya, lulus tahun 2008.
Karier Eri Cahyadi
Setelah bekerja sebagai konsultan di Jakarta selama tiga tahun (1999-2001), Eri mengikuti jejak ayahnya dan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota Surabaya. Di tempat ini, Eri mengawali karier dari bawah sebagai staf biasa hingga akhirnya menduduki posisi strategis di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
Lambat laun, keriernya semakin moncer. Di era Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dia ditunjuk menjadi kepala di instansinya (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang).
Banyak inovasi dan terobosan yang dia lakukan, salah satunya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) yang bisa selesai di kecamatan, bahkan tempat tinggal pemohon.
Tak lama setelah itu, Eri digeser menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. Posisi yang sangat vital di sebuah instansi pemerintahan. Sebab, di tempat inilah perencanaan sebuah kota disusun. Posisi ini pula yang pernah ditempati Tri Rismaharini sebelum menjadi wali kota.
Saat menjadi bawahan Risma, Eri dikenal luas sebagai penggagas di kota Surabaya dengan menyediakan layanan e-procurement barang dan jasa. Eri merupakan seorang ahli di Bappenas dan telah menjadi penghubung bagi banyak kota di Indonesia. Saat itu, e-procurement merupakan sarana pertama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi di Indonesia.
Hak kekayaan intelektual aplikasi e-procurement dipegang oleh Eri Cahyadi. Oleh karena itu, pada tahun 2006, Eri diangkat sebagai Direktur Eksekutif Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk memastikan APBD tidak melakukan praktik korupsi untuk kepentingan masyarakat.
Pada 2020, Eri Cahyadi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Bappeko Surabaya untuk mengikuti Pilkada Surabaya 2020. Dia resmi mengikuti jejak Tri Rismaharini sebagai pengurus PDIP dan mencalonkan diri sebagai calon wali kota pada Pilkada Kota Surabaya 2020.
Saat itu Eri berpasangan dengan tokoh PDI yang juga mantan Ketua DPRD Surabaya, Armuji. Pada kontestasi itu, Eri-Armuji bersaing dengan mantan Kapolda Jatim Irjen Pol (purn) Machfud Arifin-Mujiaman (mantan Dirut PDAM Surabaya).
Hasilnya, Eri Cahyadi-Armuji memenangkan Pilkada Surabaya 2020. Pasangan Eri Cahyadi-Armuji memperoleh suara terbanyak dengan 597.540 suara (56,94 persen) dan Machfud Arifin-Mujiaman memperoleh 451.794 suara (43,06 persen).
Selanjutnya pasangan Eri-Armuji dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya untuk periode 2021 hingga 2024. Eri dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 26 Februari 2021.
Pengangkatannya sebagai Wali Kota Surabaya didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 2021, 131.35-368 tentang Persetujuan Pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Hasil Pemilihan Wali Kota Serentak di Kabupaten dan Kota Tahun 2020 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait