SURABAYA, iNews.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta program dana hibah pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dihapus. Usulan ini disampaikan karena dana hibah membuka peluang terjadinya korupsi seperti yang saat ini terjadi.
Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur Mujahid Ansori mengatakan, program dana hibah tak memiliki dampak signifikan bagi pembangunan di masyarakat. Bahkan, pembagian dana hibah selama ini tak sesuai dengan misi pembangunan.
"Siapa yang tidak punya koneksi politik, ya tidak dapat. Hibah memang perlu dihapus. Kita tolak bersama-sama karena faktanya di lapangan banyak masalah," ujarnya dalam acara Jagongan Jurnalis di Surabaya, Rabu (8/3/2023).
Ansori mengatakan, pihaknya bukan menentang program-program untuk kemaslahatan masyarakat. Hanya saja, sistemnya harus diubah. Apalagi, dengan adanya program dana hibah, fungsi pengawasan dewan menjadi semakin berkurang.
"Dewan itu fungsinya mengawasi. Tapi ini justru harus diawasi. Saya berharap program dana hibah dievaluasi. Dievaluasi sistemnya karean program dana hibah ini harus terukur," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim, RB Zainal Arifin menyebut, program dana hibah masih dibutuhkan untuk membantu masyarakat. "Ketika masih adanya persoalan, itu berkaitan dengan personal yang bertugas menyalurkan dana hibah tersebut," katanya.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait