SURABAYA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terus berupaya mempercepat reaktivasi jalur rel kereta api di pulau Madura. Selain mengintensifkan komunikasi ke pemerintah pusat, Pemprov Jatim juga mendorong agar proyek tersebut masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024-2029.
Pasalnya jalur rel kereta api ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Madura. Selain menjadi transportasi massal yang efektif dan efisien, juga membawa dampak luas bagi pertumbuhan ekonomi di pulau garam tersebut.
“Salah satu langkah kongkret ditunjukkan di sini adalah surat resmi Ibu Gubernur yang dilandasi kajian dan kelayakan yang menyatakan dari 13 ruas, 7 ruas plus di Perpres 80 ada Kamal sampai ke Sumenep," kata Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak saat menjadi keynote speaker pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Reaktivasi Kereta Api Madura, Siapa Untung ?” di Surabaya, Selasa (21/3/2023).
Emil menyebutkan, banyak tantangan dan kendala yang harus diselesaikan semua pihak baik Pemprov Jatim, pemda dan Stakeholder di wilayah Madura. Kompleksitas permasalahan ini jangan sampai menjadi alasan menghentikan upaya reaktivasi jalur kereta Madura ini.
“Jalur kereta yang sudah ada ini melibatkan 14 stasiun, 97 jembatan. Tapi mungkin ada titik-titik tertentu yang sudah di okupansi. Secara sertifikat masih milik Negara, tapi mengompensasinya bagaimana kalau justru sudah jadi bangunan permanen,” kata Emil.
Mantan Bupati Trenggalek itu menyampaikan sikap optimistis pemprov Jatim dalam percepatan reaktivasi jalur kereta api ini. Oleh karena, itu pihaknya mendorong agar bisa masuk pada (RPJMN) tahun 2024-2029, karena masalah anggarannya membutuhkan biaya yang besar.
“Kita bisa optimistis minimal ditahun ini kita bisa mendapatkan lampu hijau, tetapi memang ini kemungkinan besar akan membutuhkan anggaran diluar anggaran korporasi," ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi Mustofa mengatakan, proses reaktivasi jalur kereta Madura ini tidak serta merta harus segera direalisasikan, tetapi haruslah mengikuti tahapan-tahapan yang sudah disusun oleh pemerintah.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait