SURABAYA, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memastikan seluruh bantuan Covid-19 di Jatim tidak ada penyimpangan. Seluruh bantuan juga didistribusikan dengan tepat dan dilaporkan secara transparan.
Kepastian ini disampaikan karena Pemprov Jatim memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mengawasi anggaran penanganan Covid-19 di Jatim. Ini dilakukan agar seluruh anggaran penanganan Covid-19 terpantau, sehingga tidak ada penyimpangan dan bantuan tepat sasaran.
“Pengawasan ini sebagai fungsi check and balance, sehingga pelaksanaannya di lapangan maksimal sekaligus menutup celah terjadinya penyalahgunaan anggaran,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, seusai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara virtual, Senin (15/6/2020).
Khofifah mengatakan, seluruh bantuan sosial yang bersumber dari APBD Jatim disalurkan melalui kabupaten/ kota. Sedangkan bantuan dari donatur, baik individu kaupun lembaga dan CSR perusahaan, semuanya diunggah dan ditampilkan di website infocovid19. jatimprov.go.id.
“Jadi semua bersifat transparan dan terbuka. Masyarakat bisa mengakses dan melihat langsung berapa dan kemana bantuan tersebut disalurkan. Kami juga meminta masyarakat berperan aktif melakukan pengawasan di lapangan misalnya terkait bantuan sosial,” ujarnya.
Sementara itu dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan saat ini dunia menghadapi kondisi yang luar bisa sulit. Sebanyak 215 negara menghadapi darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari ancaman Covid-19.
“Semua negara berjuang untuk menyelamatkan diri dari tekanan ekonomi yang dahsyat. Situasi seperti ini dihadapi semua negara termasuk Indonesia. Untuk itu perlu respon cepat, tepat, harus akuntabel,” katanya.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, tata kelola dan sasarannya harus tepat, prosedurnya sederhana dan tidak berbelit-belit.
“Output dan outcome harus dimaksimalkan untuk kehidupan seluruh Rakyat Indonesia. Untuk itu saya mengajak masyarakat untuk mengawal dan mengawasi dana tersebut,” katanya.
Selain itu menurutnya aspek pencegahan harus lebih dikedepankan, harus lebih proaktif, serta jangan menunggu terjadinya masalah. Bila ada potensi masalah harus diingatkan dan bangun early warning sistem.
“Pemerintah tidak main-main soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan. Bila ada niat untuk korupsi maka silahkan bapak ibu digigit dengan keras. Uang negara diselamatkan, kepercayaan masyarakat harus terus kita jaga,” katanya.
Presiden juga mengingatkan bahwa tugas para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberrantasan Korupsi (KPK), penyidik PNS menegakkan hukum. “Tapi saya ingatkan, jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menebar ketakutan pada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya,” katanya.
Jokowi juga mengingatkan agar kerja sama dan sinergi dengan lembaga pemeriksa eksternal terus dilakukan, termasuk sinergi aparat penegak hukum harus terus dilanjutkan. “Dengan sinergi dan check and balance serta dukungan masyarakat Indonesia saya yakin kita bisa bekerja lebih baik maka kita dapat menangani semua tantangan lebih cepat,” ujarnya.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait