"Tetapi terus terang saya tidak mengeneralisir. Tapi ada peristiwa itu yang bisa dijadikan koreksi, terhadap proses pendidikan yang berlatar belakang ponpes. Saya tidak mau mengatakan itu. Tapi ada peristiwa yang dijadikan refleksi, dimana kekurangan kita," ujarnya.
Terakhir Arist menegaskan perlu adanya mempertegas hukuman terhadap pelaku, demi menegakkan keadilan bagi para korban kekerasan seksual. Maka dia pun meminta agar aparat penegak hukum bisa melaksanakan hukuman maksimal sesuai aturan perundang-undangan.
"Itu (kekerasan seksual terhadap anak) pelanggaran hak asasi, termasuk kebiri itu masih belum ada satu tindakan betul-betul orang dikebiri. Karena undang-undang mengatakan jalani dulu pidana pokoknya, baru setelah itu dilaksanakan sesudah keputusan hakim, kebirinya," katanya.
Sebagai informasi sejumlah kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan menimpa sejumlah anak yang tengah menempuh pendidikan di Ponpes. Salah satu yang menyita perhatian publik tentu sosok Herry Wiryawan, guru di sebuah Ponpes di Bandung yang memperkosa 13 santriwati.
Herry dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) jaksa juga meminta hakim untuk mengenakan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Berikutnya membayar denda senilai Rp 500 juta subsider satu tahun kurungan, hingga membekukan yayasan dan pondok pesantren yang dikelola oleh Herry.
Terdapat sembilan bayi yang dilahirkan akibat perbuatan Herry. Bahkan, tercatat ada seorang santri yang melahirkan sebanyak dua kali. Pada persidangan sebelumnya, Herry mengaku perbuatannya itu dilakukan karena khilaf, dan dia pun meminta maaf pada keluarga korban.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait