SURABAYA, iNews.id - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menegur pejabat Pemprov Jatim terkait netralitas di Pilkada Serentak 2020. Teguran diberikan karena yang bersangkutan terlibat politik praktis.
Namun, Khofifah enggan menyebut pejabat yang dimaksud. “Ada. Ada (yang sudah ditegur),” ujar Khofifah saat dikonfirmasi Kamis (22/10/2020) kemarin.
Khofifah mengatakan telah mengeluarkan peringatan kepada aparatur sipil negara (ASN) agar tetap menjaga netralitas selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Dia bahkan sudah menyiapkan surat teguran. “Surat sudah (disiapkan). Teguran sudah. Wes mari rek (sudah selesai),” kata Ketua Umum PP Muslimat ini.
Anggota Divisi Pengawasan Bawaslu Jatim Aang Kunaifi mengaku tengah mendalami dugaan terlibatnya ASN di Pilkada 2020. Dia menyebut ada salah satu pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim yang diketahui melakukan aktivitas yang dapat dikategorikan kampanye.
“Bawaslu sudah melakukan investigasi sekaligus bersurat ke Gubernur Khofifah untuk mengonfirmasi apakah yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas atau cuti,” katanya.
Sesuai ketentuan Komisi ASN, apabila ada ASN yang memiliki pasangan hidup mencalonkan diri maka ketentuannya harus cuti.
Sejauh ini, kata Aang, belum ada laporan resmi dari pihak mana pun. Meski begitu informasi dugaan keterlbatan ASN tersebut harus direspons oleh Bawaslu dengan mekanisme investigasi.
“Kalau laporan itu berarti sudah harus terpenuhi syarat formil dan materiilnya. Siapa yang lapor dan siapa yang dilaporkan kemudian buktinya apa sudah harus lengkap. Meski begitu, informasi ini harus direspon, karena kalau diam kami juga keliru,” katanya.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait