KOTA MALANG, iNews.id - Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marvest) Luhut Panjaitan menegur pemerintah daerah di Malang raya dan beberapa daerah di Indonesia terkait data penanganan Covid-19. Wali Kota Malang Sutiaji dan Bupati Malang Sanusi pun angkat suara terkait teguran tersebut.
Sutiaji mengakui penanganan Covid-19 di Kota Malang memang ada ketidaksinkronan. Dia telah melakukan koreksi dan menjelaskan ke Menko Marvest pada kedatangannya Jumat kemarin ke Malang. Menurutnya, ada beberapa data kesembuhan pasien Covid-19 yang seharusnya sudah masuk, justru belum terdeteksi.
Hal ini membuat data pasien Covid-19 aktif di Malang seolah begitu tinggi. Padahal yang terjadi, sebagian sudah dinyatakan sembuh.
"Tadi sudah saya sampaikan, yang sehat, yang tingkat kesembuhan kita kan kan naik, yang di-update sana (Kemenkes) kan masih, kita belum masukkan. Semuanya kita harus perbarui data," kata Sutiaji, Sabtu (14/8/2021).
Soal penjelasan angka kematian yang diduga dimanipulasi, Sutiaji mengatakan, kasus kematian Covid-19 yang terjadi hari itu tidak bisa masuk ke data hari itu juga. Bahkan di Kota Malang, laporan kasus kematian Covid-19 yang terjadi hari ini baru bisa masuk pada lusa mendatang.
"Karena orang melihat kan tingkat kematian yang dilaporkan pelaporannya akumulatif dari hari ini, kemarin, dan kemarin terlaporkan ter-update hari ini. Jadi tidak bisa yang namanya kematian per hari ini ada pelaporan," katanya.
Sutiaji juga bakal memasukkan data pengetesan swab antigen ke data New All Record (NAR) untuk pasien Covid-19. Ini mengingat disebutkan baru ada keputusan orang yang dites antigen masuk NAR pada 11 Agustus 2021 kemarin oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Testing kita belum masuk ke NAR karena kemarin yang kita pakai golongan kelas dua testingnya pakai antigen. Tes antigen baru ada tanggal 11 Agustus dari Kemenkes baru boleh masukkan yang namanya tes antigen masuk pada NAR. Karena testing kita masalah, kita belum di-update," katanya.
Sementara Bupati Malang Sanusi menegaskan, di wilayahnya tidak terjadi manipulasi sebagaimana yang disangkakan beberapa pihak. "Di kabupaten tidak ada (manipulasi data Covid-19), sama dengan yang di Kemenkes," katanya.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait