Viral Penyekatan di Suramadu Disebut Diskriminasi, Tokoh Madura Datangi Balai Kota Surabaya

SURABAYA, iNews.id - Sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat (ormas) dari Madura mendatangi Balai Kota Surabaya, Kamis (17/6/2021). Kedatangan mereka untuk meluruskan terkait viralnya isu diskriminasi karena penerapan penyekatan di akses Jembatan Suramadu.

Mereka melakukan audiensi yang berlangsung di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya. Pertemuan ini sekaligus menyamakan persepsi dan langkah dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19.

Bocah 4 Tahun Tewas Tenggelam di Sungai Probolinggo yang Terkenal Angker

Ketua Umum Aliansi Madura Perantau (AMP), Nawadi menuturkan, viralnya soal diskriminasi di media sosial ini ternyata hanya sebuah pemelintiran isu saja. Mereka beraduensi bukan untuk mencari siapa yang salah dan benar, namun bagaimana ke depan dapat bekerja sama memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Jadi mulai sekarang kita berkomitmen, dengan elemen masyarakat, dengan seluruh organisasi Madura. Kita bahu-membahu, kita gotong royong terjun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Madura," kata Nawadi.

Warga Mojokerto Ditemukan Meninggal saat Isolasi Mandiri di Rumah

Ketua Madura Asli (MADAS), Berlian Ismail Marzuki menambahkan, pihaknya sepakat dengan upaya pemerintah dalam memutus laju penyebaran Covid-19. Bahkan, pihaknya juga siap menyosialisasikan kepada masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Kita kepingin seluruh orang Madura patuhi protokol kesehatan. Masalah yang viral barusan itu hanya karena miss komunikasi. Jadi takutnya, dari pihak masyarakat Madura ekonomi kena. Pasalnya di lapangan sebetulnya bukan masalah ekonomi, tapi masalah prosedural, swab," ujarnya.

Bocah 1 Tahun di Banyuwangi Tewas Tertimbun Longsor, 3 Rumah Rata Tanah

Sementara itu, Korlap Aksi, Gerakan Selamatkan Jatim (GAS Jatim), Bob Hasan mengatakan, aksi yang dilakukannya ini merupakan bentuk aspirasi dari beberapa elemen masyarakat Madura. Pada intinya, pihaknya ingin agar penyekatan ini jangan sampai menyebabkan kerumunan. Mereka mendorong pemerintah agar pelaksanaan swab di akses Suramadu tidak hanya dilakukan satu titik lokasi.

"Bagaimana agar ada beberapa posko yang harus kita didirikan, bukan cuma di Surabaya. Di Bangkalan sudah mulai mendirikan posko untuk te swab juga dari pihak provinsi dan Pemkab Bangkalan. Ini yang akan meminimalisasi adanya kerumunan dan memutus mata rantai penyebaran Covi-19," kata Bob Hasan.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, ada beberapa poin yang dibahas dalam audiensi ini. Pertama, meluruskan adanya soal isu diskriminasi yang muncul karena penerapan penyekatan di akses Suramadu.

"Salah satunya terkait diskriminasi, tapi bukan menyangkut ras (golongan). Diskriminasi yang dianggap oleh mereka (ormas) adalah diskriminasi kebijakan yang dilakukan pemerintah kota," kata Irvan.

Editor: Maria Christina