Survei MSI: 83,5 Persen Masyarakat Percaya MUI Berwenang Beri Fatwa Vaksin Halal

Kiswondari · Minggu, 15 Mei 2022 - 01:27:00 WIB
Survei MSI: 83,5 Persen Masyarakat Percaya MUI Berwenang Beri Fatwa Vaksin Halal
Suasana pemaparan survei MSI menyebut 83,5 persen masyarakat percaya MUI sebagai lembaga otoritas yang mengeluarkan fatwa halal terkait vaksin Covid-19. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Media Survei Indonesia (MSI) bekerja sama dengan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia mengeluarkan data survei opini pemudik Muslim tentang vaksin halal pasca-putusan Mahkamah Agung (MA). Hasil survei, 83,5 persen masyarakat percaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritas yang mengeluarkan fatwa halal terkait vaksin Covid-19.

Menanggapi hasil survei tersebut, Sekretaris Jenderal MUI KH Amirsyah Tambunan mengatakan, survei yang dilakukan MSI memberikan sebuah nilai tambah agar pemerintah segera menyediakan vaksin halal.

"Secara akademik MSI ini telah memberikan sebuah kajian yang bisa dipertanggung jawabkan, jadi pemerintah harus menjalankan putusan MA," ujarnya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (14/5/2022).

Dalam survei MSI juga dikatakan, sebanyak 92,3 persen responden setuju mendukung pendapat Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam. Pendapat tersebut menyebut vaksin haram tidak boleh lagi digunakan dengan alasan apa pun usai adanya putusan MA yang telah mewajibkan pemerintah vaksin halal untuk masyarakat Muslim, serta 78,4 persen responden mengaku kecewa jika pemerintah tidak menjalankan putusan MA.

Selain itu, 57,8 persen masyarakat sangat atau cukup percaya adanya mafia vaksin. Ini menjadi penyebab lambatnya pemerintah melaksanakan putusan MA yang mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal. 

Kemudian sebanyak 38,2 persen masyarakat percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait penyediaan vaksin halal. Lalu 31,4 persen masyarakat mengatakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan 15,5 persen masyarakat mengatakan Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto.

Menurut Amirsyah, hal tersebut akan memberikan dampak degradasi kepercayaan kepada Pemerintah.

"Kalau pemerintah tidak menyediakan, akan ada degradasi kepercayaan terhadap pemerintah," katanya.

Editor : Donald Karouw

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: