Sosok Wisnu Wardhana, Makzulkan Risma, Loncat Partai, hingga Penjara

SURABAYA, iNews.id – Lama tak terdengar, nama Wisnu Wardhana kembali ramai dibicarakan. Ini menyusul penangkapan Wisnu oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Rabu (9/1/2019) pagi tadi. Wisnu dieksekusi Kejari menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas kasus korupsi pelepasan asat PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim.

Sosok Wisnu memang familiar bagi warga Surabaya. Selain karena pernah menjabat ketua DPRD Surabaya periode 2009-2014, mantan pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim ini juga pernah berseteru hebat dengan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Tahun 2011 silam, Wisnu pernah menggalang hak angket di DPRD Kota Surabaya untuk memakzulkan Tri Rismaharini. Pemakzulan ini bahkan telah dilayangkan ke Menteri Dalam Negeri yang kala itu dijabat Gemawan Fauzi. Namun, upaya itu gagal. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai dasar pemakzulan Risma tidak kuat.

Wisnu Wardhana. (Foto: IST)

Apes bagi Wisnu. Upaya politis untuk menggulingkan Risma justru berbalik menjadi bumerang. Sebab, DPP Partai Demokrat berang dan menjatuhkan hukuman bagi Wisnu atas upayanya itu. Dia pun dicopot dari jabatannya sebagai ketua DPC Partai Demokrat Surabaya.

Sejak saat itu, hubungan Wisnu dengan Partai Demokrat tidak baik, sampai akhirnya, politisi yang dikenal sebagai kutu loncat ini diberhentikan dari kursi DPRD Surabaya (PAW/Pergantian Antarwaktu).

Kendati demikian, tetap saja Wisnu mendapat tempat baru. Keluar dari partai penguasa kala itu, Wisnu pindah ke Partai Hanura. Di partai besutan Wiranto ini, Wisnu bahkan menduduki posisi sebagai ketua DPC Hanura Surabaya.

“WW ini memang “sakti”, pindah di partai mana saja, selalu jadi ketua,” kata salah seorang koleganya.

Benar juga, berdasarkan penelusuran iNews.id, sudah empat partai yang disinggahi Wisnu selama ini. Di keempat partai itu, Wisnu menduduki posisi ketua.

Sebelum menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya, Wisnu adalah ketua DPC PKB Surabaya. Posisi ini diraih sesaat setelah dia pensiun dari PT PWU. Kala itu, dia menjadi pengelola Jatim Expo (kini JX International) milik Pemprov Jatim. Nah, saat tersingkir dari PKB inilah, Wisnu loncat ke Partai Demokrat, kendati akhirnya berakhir pemecatan.

Partai Hanura sendiri adalah singgahan ketiga bagi Wisnu. Setelah itu dia hijrah ke Partai Bulan Bintang (PBB). Lagi-lagi Wisnu jadi ketua. Bahkan, di partai ini dia sempat menjadi calon legislatif untuk DPR RI pada Pemilu 2014. Sayang, upaya ini gagal karena PBB tidak lolos ke Senayan.

Dari sini, Wisnu balik lagi ke Partai Hanura. Dia juga mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI untuk daerah pemilihan III Jatim (Kota dan Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan) pada Pemilu 2019 kali ini.

Namun, penangkapannya hari ini, Rabu (9/1/2019), tampaknya telah menutup peluangnya. Apalagi, DPW Hanura Jatim juga memutuskan untuk mencoret namamya.

“Saya akan segera mengambil sikap untuk memberhentikan WW dari Partai Hanura,” kata Ketua DPW Hanura Jatim Kelana Aprilianto.

Pernah Tersandung Dugaan Korupsi Bimtek

Kasus korupsi pelepasan aset PT PWU sendiri bukan kasus hukum pertama bagi Wisnu. Saat menjabat Ketua DPRD Surabaya, dia juga pernah tersandung dugaan korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) di Polrestabes Surabaya. Sayang, kasus tersebut menggantung hingga saat ini.

Tetapi, kali ini tampaknya Wisnu tak bisa lolos lagi. Sebab putusan kasasi MA sudah tururun. Dia pun sudah dieksekusi dan dijebloskan ke Rutan Porong.

Rabu (9/1/2019) pagi tadi, Wisnu ditangkap tim intel Kejari Surabaya saat melintas di Jalan Raya Kenjeran. Sempat melawan dan mencoba kabur, Wisnu berhasil ditangkap.

Untuk diketahui, pada 7 April 2017, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan penjara kepada Wisnu Wardhana dalam perkara pelepasan aset PT PWU, yang merupakan BUMD Provinsi Jawa Timur.

Vonis itu lebih ringan 2 tahun dibanding tuntutan jaksa. Selain hukuman penjara, mantan kepala biro aset PT PWU tersebut diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp1,5 miliar.

Wisnu terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pelepasan aset PT PWU di Kediri dan Tulunggagung pada tahun 2003. Dia ikut bersekongkol dalam pelepasan aset saat menjabat manajer Biro Aset di PT PWU. Pelepasan aset itu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp11 miliar.