Skor Layanan Publik Bangkalan Turun, Legislator Perindo Dorong 3 Langkah Pembenahan

JAKARTA, iNews.id - Kinerja pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur terukur turun dalam hasil evaluasi nasional yang dirilis pemerintah pusat. Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 mencatat skor Indeks Pelayanan Publik Bangkalan tahun 2025 sebesar 3,78 dengan kategori B dan peringkat 190 secara nasional.

Capaian ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya ketika Bangkalan masih berada pada posisi yang lebih kompetitif. Data resmi tersebut menunjukkan kemunduran nyata yang perlu disikapi secara serius melalui langkah kebijakan yang terukur.

GKSR Miliki Sekber, Partai Perindo: Tempat Konsolidasi Partai Nonparlemen Jadi Satu Kekuatan

Anggota Komisi III DPRD Bangkalan, Muhammad Mosleh, menilai kondisi ini sebagai peringatan penting bagi Pemkab Bangkalan. “Pelayanan publik di Bangkalan memang perlu pembenahan serius, terutama pada Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu,” katanya, Senin (19/1/2026).

Mosleh menegaskan, perbaikan tidak boleh berhenti pada tampilan fisik atau seremoni peresmian semata. Wakil rakyat dari Partai Perindo inipun mendorong tiga langkah cepat pembenahan.

Gelar Rakerwil, DPW Partai Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan Partai

“Langkah awal harus dimulai dari, pertama, pembenahan SDM di setiap OPD, yang kedua yakni penguatan integritas ASN dan PPPK, serta ketiga ialah pembaruan sistem dan teknologi pelayanan,” ujarnya.

Dia juga menekankan Mal Pelayanan Publik seharusnya menjadi simbol kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Namun tanpa aparatur yang profesional dan sistem digital yang berjalan optimal, keberadaan MPP tidak akan memberikan dampak signifikan bagi kualitas layanan.

Menyoal penurunan skor PEKPPP, Mosleh mencermati bahwa hal ini memperlihatkan integrasi layanan antar OPD belum berjalan efektif. "Berpotensi memperpanjang waktu layanan dan meningkatkan keluhan masyarakat terhadap birokrasi daerah," kata politisi muda yang menjalani periode kedua selaku anggota legislatif ini.

Jika tren penurunan ini terus berlanjut, Bangkalan berisiko mengalami ketertinggalan lebih jauh dibandingkan daerah lain. Dampaknya tidak hanya pada citra pemerintah daerah, tetapi juga pada tingkat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.

Dengan selisih skor 0,48 poin dan penurunan 85 peringkat nasional, Pemkab Bangkalan perlu menjadikan hasil PEKPPP sebagai dasar evaluasi kebijakan yang tegas.

"Perbaikan pelayanan publik harus diarahkan pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar pemenuhan administrasi penilaian," kata Mosleh yang berasal dari Dapil Bangkalan 4 meliputi Blega, Modung, dan Galis ini.

Editor: Kastolani Marzuki