Respons Tegas Wali Kota Surabaya Kasus Pengusiran dan Pembongkaran Rumah Nenek Elina

SURABAYA, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan penyelesaian perkara pembongkaran rumah nenek Elina harus ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku. Setiap sengketa kepemilikan properti tidak boleh diselesaikan dengan cara kekerasan.

Kasus pembongkaran rumah ini dialami Elina Widjajanti (80) yang menjadi korban pengusiran paksa dari tempat tinggalnya. Peristiwa itu terjadi hampir dua bulan lalu dan kini telah ditangani secara resmi oleh Polda Jawa Timur.

Baca Juga

Polisi Naikkan Kasus Pengusiran Nenek Elina di Surabaya ke Penyidikan 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan negara Indonesia adalah negara hukum yang wajib dihormati oleh seluruh pihak.

“Apa pun status kepemilikan rumah tersebut, jika ada sengketa, penyelesaiannya harus melalui proses hukum. Negara kita adalah negara hukum, dan semua pihak harus menghormatinya,” ujar Wali Kota Eri, Sabtu (27/12/2025).

Baca Juga

Masih Trauma, Nenek Elina Pilih Diam saat Ditemui Ormas Madas di Rumah Kos

Menurut Eri, kasus pembongkaran rumah nenek Elina di Surabaya berawal dari klaim kepemilikan yang saling bertentangan. Satu pihak menyatakan telah membeli rumah tersebut, sementara sang nenek merasa tidak pernah menjual hak atas propertinya.

Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik serius hingga berujung pada tindakan kekerasan dan pengusiran paksa. Kondisi ini memicu reaksi luas dari masyarakat yang menilai tindakan tersebut tidak manusiawi.

Baca Juga

Kasus Pengusiran Nenek Elina, Pemuda Surabaya Desak Ormas Berbau Premanisme Dibubarkan

Wali Kota Eri menegaskan aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Dia menyebut penggunaan kekerasan tetap melanggar hukum meskipun salah satu pihak merasa memiliki bukti kepemilikan yang sah.

“Sekalipun salah satu pihak mengantongi bukti kepemilikan yang sah, penggunaan cara-cara kekerasan tetap tidak dapat ditoleransi. Seluruh sengketa harus diselesaikan melalui koridor dan mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.

Baca Juga

Ini Sosok Pria di Balik Perobohan Rumah Nenek Elina di Surabaya, Wawali: Sampean Brutal!

Pemkot Surabaya, lanjut Eri, berkomitmen mengawal kasus pembongkaran rumah nenek Elina di Surabaya hingga tuntas. Pemerintah kota juga sebelumnya aktif menangani berbagai kasus serupa dengan menggandeng aparat penegak hukum.

“Surabaya selalu mengedepankan prinsip yang salah dibenahi, yang benar dipertahankan, berdasarkan bukti hukum. Ini adalah bentuk konsistensi pemerintah kota dalam menegakkan aturan dan menjaga kepercayaan warga,” ucapnya.

Baca Juga

Viral Nenek di Bangkalan Dikeroyok Tetangga usai Cekcok Mulut, Begini Endingnya

Sebagai langkah pencegahan, Pemkot Surabaya telah membentuk Satgas Anti Preman yang melibatkan kepolisian, TNI, dan unsur Forkopimda. Satgas ini bertugas menangani laporan intimidasi atau aksi premanisme yang berpotensi memicu konflik sosial.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga berencana menggelar pertemuan dengan seluruh suku dan organisasi masyarakat pada awal Januari 2026. Langkah ini diambil untuk menjaga kondusivitas serta mencegah konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Surabaya terdiri atas beragam suku dan agama. Kita harus menjaga persatuan dan kerukunan. Jangan biarkan perbedaan dijadikan alasan untuk memecah belah masyarakat,” ujarnya.

Wali Kota Eri menegaskan bahwa partisipasi warga menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan kota. Dia berharap kasus pembongkaran rumah nenek Elina di Surabaya dapat menjadi pembelajaran agar seluruh konflik diselesaikan secara adil dan transparan melalui jalur hukum.

“Warga yang mencintai Surabaya pasti akan membantu menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah,” katanya.

Editor: Donald Karouw