Penyaluran Dana Desa Capai 80,54 Persen, Gubernur Khofifah: Upaya Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

SURABAYA, iNews.id - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa terus memastikan percepatan penyaluran dana desa di seluruh daerah Jatim. Hal ini penting karena manfaat Dana Desa sangat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Total alokasi Dana Desa 2023 di Jawa Timur mencapai Rp7,9 trilliun diperuntukkan bagi 7.722 desa, sedangkan yang telah tersalurkan sebanyak 7.719 desa.

Baca Juga

Ribuan Pelamar Ikuti Job Fair 2023, Gubernur Khofifah: Turunkan Angka TPT Jatim

Berdasarkan data Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) per 25 September 2023, penyaluran Dana Desa Provinsi Jawa Timur 2023 telah mencapai sebesar Rp6,4 trilliun atau secara persentase 80,54 persen dari 7.719 desa.

"Ini adalah wujud komitmen kami untuk mempercepat penyaluran dana desa karena diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (25/9/2023).

Khofifah melanjutkan, dari Rp7,9 triliun dana desa tersebut, sebagian di antaranya disalurkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat kurang mampu sebesar Rp1,109 triliun. Penyaluran BLT Dana Desa di Jawa Timur berdasarkan data OM-SPAN per 25 September 2023 sudah cukup signifikan mencapai sebesar Rp 786,3 miliar.

Khofifah menyampaikan, presentase penyaluran BLT Dana Desa sudah mencapai 70,87 persen dari total BLT.

"Artinya, secara persentase capaian penyaluran BLT Dana Desa sudah mencapai 70,87 persen dari total BLT dana desa sebesar Rp 1,109 triliun yang dialokasikan," ujar Khofifah.

Penyaluran BLT Dana Desa ini telah dilakukan oleh 30 Kabupaten/Kota di Jatim sebanyak 7.719 Desa, serta diserahkan kepada 308.155 keluarga penerima manfaat (KPM).

Hingga saat ini, penyaluran Dana Desa maupun BLT Dana Desa terus dimaksimalkan di Kabupaten/Kota Jatim. Namun, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim, tercatat ada tiga desa yang tidak dapat menyalurkan Dana Desa 2023.

Desa terebut, yaitu Desa Besuki dan Desa Pejarakan Kecamatan Jabon di Kabupaten Sidoarjo yang tidak disalurkan karena penggabungan Desa. Lalu, Desa Pocangan Kecamatan Sukowono di Kabupaten Jember karena keterlambatan pengajuan penyaluran Dana Desa.

Sementara untuk BLT Dana Desa, terdapat tiga desa yang tidak dapat menyalurkan, yaitu Desa Besuki dan Desa Pejarakan Kecamatan Jabon di Kabupaten Sidoarjo yang tidak disalurkan karena penggabungan Desa. Kemudian, Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban karena berdasarkan hasil musyawarah desa tidak terdapat KPM yang sesuai kriteria untuk menerima BLT.

Di akhir, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih pada seluruh kepala daerah yang telah maksimal melakukan percepatan penyaluran dana desa dan apresiasi pada seluruh perangkat desa di Jatim yang telah optimal menggunakan dana desa untuk penyejahteraan warga.

"Kami berterima kasih pada bupati/wali kota yang telah memaksimalkan penyaluran dana desa maupun BLT Dana Desa. Semua sinergitas yang kita lakukan ini Insyallah akan semakin mendorong percepatan penyejahteraan masyarakat Jawa Timur," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Dana Desa digulirkan untuk melakukan percepatan pencapaian aksi Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa), meliputi pemulihan ekonomi, program prioritas nasional, mitigasi bencana alam, dan non alam sesuai kewenangan desa.

Dana desa bisa digunakan untuk pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama pengembangan desa wisata.

Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, serta digunakan untuk pencegahan dan penurunan stunting. 

Editor: Rizqa Leony Putri