Penembakan 6 Laskar FPI Disebut Pelanggaran HAM, Komnas HAM: Proses Hukum Harus Transparan

JAKARTA, iNews.id - Peristiwa penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 disebut sebagai pelanggaran HAM. Terkait hal itu, Komnas HAM merekomendasikan adanya penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. 

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, penegakan hukum melalui mekanisme pengadilan pidana diperlukan untuk mendapatkan kebenaran materiil yang lengkap serta menegakkan keadilan.

Baca Juga

Komnas HAM Temukan Proyektil Peluru hingga Pecahan Ban di TKP Penembakan 6 Laskar FPI

"Peristiwa tewasnya laskar FPI merupakan kategori pelanggaran HAM," ucap Chooirul Anam dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2021) sore. 

Choirul Anam menegaskan penegakan hukum dalam kasus ini tidak boleh hanya dilakukan secara internal. Selanjutnya Komnas HAM meminta dilakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang berada di mobil avanza hitam B 1759 PWI dan avanza silver B 1278 KJI.

Baca Juga

Komnas HAM Sebut Peristiwa Tewasnya Laskar FPI Merupakan Pelanggaran HAM

"Berikutnya, mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh laskar FPI. Keempat, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia," katanya.

Editor: Kastolani Marzuki