Pemkot Surabaya Asesmen Calon Pejabat, Pengamat: Itu Langkah Progresif

SURABAYA, iNews.id - Pemerintah Kota Surabaya melakukan asesmen untuk mengisi jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Asesmen dilakukan dengan melibatkan lembaga independen dan dilakukan secara netral.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menuturkan, asesmen dilakukan untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemkot mulai dari Eselon IV, III dan II. Hasil asesmen itu yang kemudian menjadi rujukan untuk mengisi kekosongan jabatan beberapa PD di lingkungan pemkot.

"Dari asesmen itu, akan muncul siapa yang disarankan siapa yang tidak sarankan. Kalau yang (jabatan) kosong juga asesmen ini kita lakukan dari staf," katanya, Kamis (30/9/2021).

Menurut Eri beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh calon pemimpin tersebut. Pertama adalah pintar, mempunyai integritas dan moralnya bagus. Selain berintegritas, pemimpin itu juga harus memiliki jiwa leadership yang hebat.

"Kedua, jiwa kepemimpinan leadershipnya harus hebat, ketiga dia harus solutif (solusional) dan keempat dia harus mempunyai kecepatan dalam menyelesaikan masalah atau punya komitmen," ucapnya.

Pakar manajemen SDM Universitas Airlangga (Unair), Falih Suaedi, mengapresiasi langkah wali Kota Surabaya itu. Dia menyebut cara Eri tersebut sebagai langkah progresif. Meski sebenarnya pengisian jabatan merupakan hak perogratif wali kota.

Pemerintah Fokus Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem di Tujuh Provinsi Ini

"Sebenarnya mengisi jabatan ini kan haknya wali kota, yang membahas bersama Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Nah asesmen ini bagian dari second opinion di luar birokrasi. Itu langkah progresif dan bagus serta fair," katanya.

Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair periode 2015-2020 ini mengatakan, untuk memilih pejabat menduduki jabatan sesuai karakter seseorang itu sangat sulit. Salah satu caranya adalah dengan asesmen, karena di dalamnya ada tes-tes yang harus dilalui, termasuk tes psikologi dan wawancara.

Wapres KH Ma'ruf Amin ke Jatim, Pimpin Rapat soal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Jika ingin lebih modern lagi, kata Falih, bisa menggunakan prinsip penilaian kinerja 360 derajat, yakni asesmen yang lebih detail lagi unsurnya dengan melibatkan kolega hingga bawahan pejabat yang melakukan asesmen.

"Untuk mencari karakter yang sesuai dengan pekerjaan itu tidak mudah. Dengan tes psikologi dan wawancara saja kurang. Harus melibatkan kolega pejabat yang bersangkutan hingga anak buah atau stafnya. Caranya dengan membuat kuesioner atau wawancara langsung. Itu lebih akurat lagi, karena sulit untuk bisa bohong," katanya.

Truk Semen Tabrak 2 Mobil dan Pohon di Mojokerto, Sopir Kritis karena Terjepit

Prinsip 360 derajat ini, kata Falih, sudah diterapkan untuk sertifikasi dosen. Sehingga yang diasesmen bukan hanya dosen yang bersangkutan, tapi juga kolega dosen lainnya hingga mahasiswanya.

"Sekali lagi, ini merupakan langkah positif wali kota yang harus diapresiasi. Karena mencari pejabat yang bukan sekadar berdasarkan kompetensi ijazah atau pelatihan-pelatihan tapi juga berdasarkan bakatnya. Karena memang mencari pejabat yang karakter individu dengan karakter pekerjaanya itu klop susah," tuturnya.

Editor: Ihya Ulumuddin