Pelajar SMA-SMK Paling Banyak Ikut Demo Omnibus Law, Ini Pesan Polda Jatim

SURABAYA, iNews.id – Demo penolakan Omnibus Law di Surabaya pada 8 Oktober lalu ternyata didominasi pelajar SMA/SMK. Berdasarkan data Direktorat Intelkam (Ditintelkam) Polda Jawa Timur (Jatim), jumlah pelajar peserta demo saat itu mencapai 70 persen.

Ironisnya, mayoritas pelajar SMA/SMK tersebut melakukan perusakan. Para pelajar ini pula yang akhirnya diamankan di Polda Jatim. “Sekitar 60-70 persen pendemo kami amankan di beberapa titik adalah siswa SMA/SMK,” kata Direktur Intelkam Polda Jatim Kombes Pol Slamet Hariyadi, Rabu (14/10/2020).

Baca Juga

5 Selebriti Ini Ngidam Nyeleneh, Salah Satunya Zaskia Sungkar

Karena itu, pihaknya membuka kesempatan untuk koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah dalam melakukan pengawasan kepada pelajar. Harapannya, para pendidik bersinergi dengan satuan-satuan kepolisian, baik di Polres dan Polsek di Jatim.

Pesan itu pula kata Slamet yang disampaikan kepada kepala sekolah SMA/SMK se-Jatim tentang antisipasi demo Omnibus Law di Grahadi, Selasa (13/10/2020) kemarin. “Saya sampaikan kepada para guru dan orang tua untuk tidak khawatir. Sebab, kami di kepolisian selalu mendampingi,” katanya.

Baca Juga

Polisi Tetapkan 2 Tersangka Baru Demo Ricuh di Malang, Mahasiswa dan Sekuriti

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi mengaku telah meminta para kepala sekolah dan guru agar memantau semua kegiatan pelajar khususnya mulai pukul 10.00 hingga 14.00 siang.

Selain itu, Wahid juga juga meminta agar guru wali kelas masuk ke dalam grup WhatsApp grup pelajar untuk mempermudah pemantauan. “Saya ingin semua dipantau jam 10.00 sampai 14.00 siang, termasuk hari Sabtu dan Minggu,” katanya.

Baca Juga

Bayi Jerapah Corona Lahir di Taman Safari Prigen Pasuruan

Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta para kepala sekolah, guru dan kepala abang (kacab) Dinas Pendidikan Jatim untuk melibatkan komite sekolah dan OSIS dalam proses pengawasan para pelajar.

Keikutsertaan komite sekolah dan OSIS, menurut Khofifah bisa menjadi pendekatan yang efektif dalam memberikan pengertian kepada pelajar agar tidak turut dalam aksi unjuk rasa.

Baca Juga

Jenguk Suami, Istri Nekat Selundupkan Sabu Pakai Odol di Rutan Mapolres Blitar

“Semakin banyak elemen masyarakat yang bisa membantu menyosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja setelah melakukan tela'ah dan memahaminya secara komprehensif, makin signifikan untuk mengurangi dispute dan menjelaskan detail antara narasi yang benar dan narasi yang hoaks," katanya.

Editor: Ihya Ulumuddin