Pakar Unair: Kebijakan JHT Jamsostek Picu Proses Kemiskinan

SURABAYA, iNews.id - Kebijakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah tentang pencairan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) menuai banyak kritik. Melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek, penerima manfaat hanya dapat mencairkan di usia 56 tahun sampai meninggal.

Sosiolog Universitas Airlangga Prof Dr Sutinah Dra MS menyoroti bahwa aturan tersebut kurang tepat. Terlebih mengingat saat ini kita masih berada di situasi pandemi. "Karena di masa pandemi, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan,” kata Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) tersebut, Kamis (24/2/2022).

Baca Juga

Resahkan Masyarakat, 8 Pengamen dan Pengemis di Jakarta Utara Diamankan

Melalui Permenaker yang baru itu, Prof Sutinah mengatakan hal itu justru akan menyulitkan pekerja. “Mengingat sebagian besar pekerja yang kehilangan pekerjaannya itu usianya masih muda, jauh di bawah 56 tahun. Namun mereka belum bisa mendapatkan penghasilan yang terjamin sampai usianya menginjak 56 tahun," katanya. 

Melihat kondisi tersebut, maka pencairan Jamsostek akan membutuhkan waktu yang lama. Padahal menurut Prof Sutinah, dana Jamsostek dapat bermanfaat sebagai modal untuk membuka usaha sebagai mekanisme untuk bertahan hidup. Ketika tidak lagi bekerja di perusahaan masing-masing, pekerja tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha mandiri.

Baca Juga

Pemberdayaan UMKM, Erick Thohir: BRI Jadi Lokomotif Ekonomi Pro-Rakyat

"Dana Jamsostek itu diberikan sebanyak satu kali, dalam jumlah tertentu. Bagi para pekerja, mungkin dana tersebut bisa dimanfaatkan sebagai salah satu mekanisme survival, sehingga mereka masih bisa mempertahan hidup bersama keluarganya  sudah tidak menjadi pekerja," kata Prof Sutinah.

Baca Juga

PKB Tegur Keras Menag Yaqut soal Bandingkan Azan dengan Suara Anjing : Jangan Bikin Ribut!

"Terlalu lama waktu tunggu untuk pencairan Jamsostek ini. Karena mestinya bahwa dana itu bisa dipakai untuk strategi pekerja dalam bertahan hidup. Dalam Sosiologi, hal ini dapat memicu proses pemiskinan," ujar Prof Sutinah.

Aturan baru Jamsostek ini membuat pekerja miskin akan semakin miskin. Karena apabila ia tidak lagi bekerja di masa pandemi ini maka harus menunggu lama untuk dapat mencairkan Jamsostek. Lebih-lebih bila selama menunggu tidak ada kegiatan yang menghasilkan.

"Sementara kita lihat bahwa saat ini kebutuhan masyarakat meningkat dan harga di pasaran serba mahal, sehingga   pekerja tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya," tutur Pakar Sosiologi Industri tersebut.

Meski pemerintah akan mengeluarkan kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), namun itu tidak sepenuhnya bisa menjadi solusi. JKP, hanya untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kalau untuk pekerja yang mengundurkan diri, tidak bisa menerima JKP. Selain itu, pekerja yang mengalami sakit cacat tetap karena kecelakaan kerja, juga tidak bisa mendapat bantuan tersebut," kata Prof Sutinah.

Editor: Ihya Ulumuddin