Komisi A DPRD Jatim Minta Gubernur Bentuk Pansel Sekdaprov Definitif 

SURABAYA, iNews.id – Komisi A DPRD Jawa Timur (Jatim) mengingatkan gubernur dan Pj sekdaprov untuk segara melakukan rekrutmen Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim definitif. Pasalnya, sampai saat ini posisi sekdaprov masih diisi penjabat (Pj) yang masa kerjanya terbatas. 

Berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2018 dan Permendagri No 91 tahun 2019 tentang Sekretaris Daerah, batas waktu Pj sekdaprov hanya tiga bulan setelah dilantik. Setelah itu, pemerintah provinsi harus memiliki sekdaprov definitif untuk menjalankan tugas pemerintahan. 

Baca Juga

2 Siswa Positif Covid-19, SMPN 5 Ngawi Hentikan PTM 14 Hari 

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Hadi Dediyansah mengungkapkan, sampai saat ini, pihaknya belum mendapat informasi tentang seleksi rekrutmen Sekdaprov Jatim yang baru. Baik itu proses pembentukan pansel maupun tahapan seleksinya. Sementara waktunya sangat terbatas. 

"Pedoman aturan wajib dilaksanakan oleh eksekutif agar mendapatkan Sekdaprov yang berkualitas dan bisa menjabarkan visi misi gubernur Jatim," ujar pria yang akrab disapa Cak Dedi ini.

Baca Juga

Viral Pemuda Desa di Sidoarjo Nikahi Bule Cantik Australia, Ini Kisah Cintanya 

Untuk itu pihak mendesak kepada eksekutif segera menjalankan tugasnya. Tujuannya agar kursi sekdaprov sebagai pimpinan tinggi madya di lingkup Pemerintah Propinsi Jatim terisi. Apalagi tugas Sekdaprov sangat vital dalam urusan teknis administratif pemerintahan serta anggaran daerah. 

Baca Juga

Kisah Gayatri Menolak Jabatan Raja Majapahit gegara Pilih Jadi Biksu

"Tugas Sekretaris daerah adalah menjalankan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Sekdaprov membantu kepala daerah dalam menyusun bertanggung jawab kepada Kepala Daerah," ucapnya. 

Hadi mengatakan, desakan Komisi A DPRD Jatim ini, disampaikan sebagai bentuk pengawasan di bidang permerintahan. Sebab, pihaknya ingin pemerintahan di Jatim berjalan normal sebagaimana mestinya.

"Soal siapa yang aka menjadi sekdaprov, kami tidak ikut campur. Kami serahkan hak sepenuhnya kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa," tutur politisi Partai Gerindra ini.

Namun, untuk menjaga nama baik pemerintahan provinsi Jatim, dia meminta agar seluruh proses tahapan seleksi sekdaprov Jatim dilakukan transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Agar masyarakat juga mendapat informasi yang benar karenanya, sekdaprov yang diberi amanah oleh Gubernur wajib menjalankan tugas sebaik-baiknya. 

"Kita berharap seluruh tahapan seleksi Sekdaprov Jatim segera dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya. 

Editor: Ihya Ulumuddin