Kekerasan Uighur, PWNU Jatim Klaim Ini Urusan Perang Dagang AS-China

Ihya Ulumuddin · Kamis, 27 Desember 2018 - 11:07:00 WIB
Kekerasan Uighur, PWNU Jatim Klaim Ini Urusan Perang Dagang AS-China
Ketua PWNU Jawa Timur KH MArzuki Mustamar dan sejumlah pengurus PWNU bersama dengan Konjen RRT Gu Jingqi seusai menggelar pertemuan membahas isu kekerasan di Uighur, China, Rabu (26/12/2018) petang.

SURABAYA, iNews.id – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) menyerukan umat muslim tidak terpancing kasus kekerasan di Uighur, Provinsi Xinjiang, China. Pasalnya, kasus kekerasan tersebut berkaitan dengan perang dagang antara Amerika dan China, bukan lah murni isu agama.

"Kita (muslim Indonesia) enggak usah ikut-ikutan ke sana. Karena itu urusan mereka (Amerika-China)," kata Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar, di Kota Surabaya, Kamis (27/12/2018).

Marzuki mengatakan, PWNU telah meminta klarifikasi dari pihak China atas kasus kekerasan warga muslim di Uighur. Bahkan, Konsulat Jendral (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) GU Jingqi telah datang ke kantor PWNU untuk menyampaikan klarifikasinya.

Bila diminta memihak, dia menyatakan, akan berpihak ke China. Sebab, menurut dia, kalau terkait agama, umat muslim di China itu lebih dekat dengan Islam di Indonesia. Menurutnya, sama-sama Ahlussunah wal Jama’ah.

"Mereka pakai wirid, mereka, nyuwon sewu (maaf), pakai doa bareng, mereka terawih 20 (rakaat), mereka rata-rata Ahlussunah wal Jama’ah, dan jumlahnya lebih besar, " ujar dia.

Sebaliknya kalau Indonesia lebih memilih Amerika, kata Kiai Marzuqi jumlah muslim di Amerika itu lebih kecil. Bisa jadi, lebih banyak golongan wahabinya. "Ya, kita ingin menjaga dengan semuanya. Tapi kalaupun harus memilih, lebih baik memilih yang sama-sama Ahlussunah wal Jama’ah," imbuhnya.

Seperti diketahui, isu kekerasan terhadap warga muslim di Uighur oleh Pemerintah China, memicu reaksi internasional, termasuk di Indonesia. Beberapa pekan terakhir, sejumlah ormas Islam di Indonesia, bahkan menggelar aksi untuk mengutuk tindakan Pemerintah China di Uighur.

Editor : Andi Mohammad Ikhbal