Jelang Debat Pilgub, Polda Jatim Pantau 20 Akun Medsos Provokatif
SURABAYA, iNews.id - Sebanyak 20 akun provokatif yang bergentayangan di media sosial mendapat perhatian serius dari Tim Cyber Troops Polda Jawa Timur (Jatim) jelang debat kandidat Pemilihan Gubenur (Pilgub) Jatim. Sejumlah akun yang telah dikantongi bakal disorot petugas jika melakukan tindakan yang memperkeruh baik jelang, saat dan usai debat.
Tim Cyber Troops Polda Jatim menilai, 20 akun yang tersebar di Facebook dan Twitter saling melempar provokasi antarkandidat yang bertanding. Isu paling kuat yang berembus di media sosial adalah penolakan pemimpin perempuan.
Kabid Humas Polda jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, jajaran Polda jatim akan melakukan intervensi dan memberi peringatan kepada pengguna akun untuk tidak melakukan aksi ujaran kebencian dan provokatif. Namun, kata dia, jika masih menebar kampanye hitam polisi akan melakukan tindakan tegas.

"Akun-akun ini mengganggu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Kesemua akun tersebut pun tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jatim dalam rangka pelaksanaan pilkada," kata Kombes Pol Mangera di Surabaya, Selasa (10/4/2018).
Berdasarkan data Polda Jawa Timur, sejak September hingga jelang debat pilgub terdapat 480 akun yang telah dibekukan Tim Cyber Troops Polda Jatim. Kesemua akun tersebut digunakan bukan untuk sosialisasi program kandidat, melainkan diduga melakukan provokasi dan pencemaran nama baik.
"Akun tersebut bukan sebagai alat sosialisasi, melainkan justru memprovokasi dan mengganggu jalannya pilkada. Kami selalu memperingatkan agar penggunaan akun medsos oleh masyarakat bisa sebaik dan sebijak mungkin," ucapnya.
Diketahui, Pilkada Jatim telah memasuki tahapan debat kandidat yang akan disiarkan secara nasional oleh iNews pukul 19.00 WIB. Debat akan berlangsung di Gedung Dyandra di Kawasan Jalan basuki Rahmat, Surabaya, Jatim. "Kami akan intervensi akun tersebut karena digunakan tidak untuk semestinya tetapi justru memanas-manasi keadaan. Kami juga ingatkan masyarakat untuk tidak mengeluarkan opini yang justru berdampak negatif," ungkapnya.
Editor: Achmad Syukron Fadillah