Jaksa Akan Tuntut Maksimal Terdakwa Pencabulan di SMA SPI Julianto Eka Putra

SURABAYA, iNews.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) memastikan akan menuntut maksimal terdakwa perkara dugaan pencabulan, Julianto Eka Putra (JEP). Rencananya, sidang dengan agenda pembacaan tuntutan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Malang, besok, Rabu (20/7/2022) 

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim), Mia Amiati. Dia menyatakan, pihaknya sudah melakukan konsultasi atas rencana tuntutan yang akan dibacakan oleh JPU. Selain tuntutan maksimal, JPU juga akan meminta ganti rugi atau restitusi bagi korban pencabulan. 

Baca Juga

Kisah Pelukis Basoeki Abdullah Selalu Pilih Warna Hijau untuk Sosok Nyi Roro Kidul

"Tahapan sidang tinggal membacakan tuntutan. Dan kami punya kesimpulan dan ada keyakinan ada kesalahan dari terdakwa (JEP)," ujarnya, Selasa (19/7/2022).

Berdasarkan fakta persidangan, kata dia, ada 9 korban dalam perkara ini. Namun, diakuinya hanya 1 yang menjadi saksi pelapor. Kondisi ini pun dipersamakan dengan perkara dugaan pencabulan anak kiai Jombang, dimana ada 5 saksi korban, namun hanya ada 1 pelapor. 

Baca Juga

Viral Kakek 62 Tahun di Tuban Dilaporkan Polisi gegara Kritik Pemerintah Desa

"JPU berkeyakinan adanya persetubuhan tersebut dengan cara melakukan tipu muslihat. Yakni memberikan motivasi atau kata-kata kepada murid didiknya, merayu dan meyakinkan saksi korban," ujarnya.

Baca Juga

Jadi Tersangka, Pria Viral Pamer Kemaluan di Banyuwangi Terancam 10 Tahun Penjara

Terkait tuntutan  ganti rugi untuk korban, Mia memastikan hal tersebut sudah diakomodir dalam tuntutan JPU. Namun ia menjelaskan, tuntutan restitusi itu sendiri hanya akan didapat oleh saksi pelapor. "Saksi pelapornya kan hanya satu. Sudah ada perhitungannya. Berapa besarannya nanti akan dibacakan dalam tuntutan besok," katanya. 

Pada perkara ini, terdakwa yang juga bos SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Batu, Malang itu diancam dengan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ancaman Pidana Maksimal 15 tahun. 

Editor: Ihya Ulumuddin