Indeks Demokrasi Jatim Naik Jadi 81,31 Poin, Khofifah: Berkat Sinergi Semua Elemen 

SURABAYA, iNews.id - Indeks Demokrasi Jawa Timur (Jatim) tahun 2021 naik dari 78,12 poin menjadi 81,31 poin. Jatim berada di urutan kedua setelah DKI Jakarta. 

Data tersebut berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, BPS juga menjacatat, IDI Jatim malampaui naional yang berada di angka 78,12 poin.

Baca Juga

Sri Mulyani Kembali Andalkan APBN untuk Atasi Krisis Pangan dan PMK

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan peningkatan capaian indeks demokrasi di Jatim terwujud berkat sinergi dan kolaborasi dari semua elemen strategis masyarakat di Jawa Timur dari semua level dan semua entitas. "Ini menunjukkan bahwa suasana demokrasi di Jatim terjaga dengan baik dan kondusif," katanya, Kamis (30/6/2022). 

Angka indeks demokrasi Jatim di tahun 2021 ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rincinya di tahun 2020 angka indeks demokrasi Jatim adalah 70,71, kemudian di tahun 2019 angkanya adalah 77,68, dan di tahun 2018 angkanya adalah 72,86. 

Baca Juga

Kisah Guru Honorer Ernawati, 12 Tahun Sisihkan Gaji hingga Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci 

"Kenaikan indeks demokrasi ini tidak lepas dari terlayaninya hak-hak politik warga masyarakat," katanya.

Khofifah menjelaskan, tingginya Indeks Demokrasi Jatim dipengaruhi beberapa aspek. Antara lain aspek Kebebasan sebesar 88,11 poin, aspek Kesetaraan sebesar 81,14 poin, dan aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Sedangkan indikator metode yang diterapkan dalam indeks demokrasi meliputi beberapa hal.

Baca Juga

Malam-malam Kunjungi Ponpes Al Kamal Blitar, Menparekraf Sandiaga Uno Dikalungi Sorban

Yang pertama adalah dimensi ekonomi. Yang terdiri dari pemenuhan hak-hak pekerja, anti monopoli sumber daya ekonomi, akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, dan kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah.

Kemudian untuk dimensi politik meliputi Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kesetaraan gender, Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, Akses masyarakat terhadap informasi publik, kinerja lembaga legislatif dan yudikatif.

Serta juga jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah, Pendidikan politik pada kader partai politik dan Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.

"Selain itu, tren digitalisasi informasi sudah harus dirangkum sebagai variabel untuk menghitung indeks demokrasi Indonesia. Media siber merupakan bagian dari upaya membangun persatuan dan kesatuan di Indonesia," kata Khofifah.

Sebagai informasi, IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun penilaian tersebut juga berpedoman pada aspek aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum.

Editor: Ihya Ulumuddin