Hasil KLB Deliserdang Ditolak, Fraksi Partai Demokrat Jatim: Kami Tak Akan Bisa Digoyang

SURABAYA, iNews.id - Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deliserdang, Sumatra Utara (Sumut), disambut gembira para kader partai. Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Timur (Jatim) turut mengapresiasi keputusan pemerintah.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Sri Subiyanti mengatakan, keputusan pemerintah menolak kepengurusan kubu Moeldoko membuktikan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak bisa digoyang. Seluruh pengurus dan kader solid.

Baca Juga

Kisah Kolonel CPM Moh Sawi, Santri Kiai As’ad yang Jadi Dan Pomdam Brawijaya

"Otomatis kebenaran akan muncul, karena kami ini solid, mulai dari ranting, DPC, DPD sampai ke pusat tidak ada masalah. Kami tidak akan bisa digoyang,” kata Sri Subiyanti, di Surabaya, Rabu (31/3/2021). 

Perempuan yang akrab disapa Ibu Anti ini juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan keputusan secara objektif dan profesional dengan menolak hasil KLB yang diduga ilegal. Dengan begitu, secara otomatis tidak ada lagi dualisme dan hanya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. 

Baca Juga

Ayah Ibu dan Adik di Mojokerto Terkapar karena Dipukul Palu, Begini Kondisinya 

"Kami, terutama yang di bawah sangat bangga sekali atas keputusan pemerintah. Sudah jelas dan terang, ketua kami AHY," katanya. 

Baca Juga

Kisah Hasna Azizah Jadi Mahasiswi Termuda Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Dengan begitu, kata Anti, seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jatim akan akan lebih memilih fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Kami akan semakin berkoalisi dan mesra dengan masyarakat, itu fokus kami ke depan," kata Ibu Anti. 

Diketahui, Kemenkumham akhirnya menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB di Deliserdang. Menkumham Yasonna Laoly menyatakan, hasil perbaikan dokumen yang diserahkan pihak KLB masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. 

Selain belum ada DPD-DPC, dokumen tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC. Selain itu pemerintah sampai saat ini masih merujuk pada AD/ART Partai Demokrat yang ada. 

Editor: Maria Christina