Gelar Pelatihan di Malang, Menparekraf Dorong Terciptanya Intelectual Property Bidang Animasi

Tim iNews.id ยท Jumat, 09 Desember 2022 - 15:11:00 WIB
Gelar Pelatihan di Malang, Menparekraf Dorong Terciptanya Intelectual Property Bidang Animasi
Menparekraf Sandiaga Uno mendorong agar tercipta Intelectual Property (IP) di bidang animasi lewat pelatihan di Malang. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menggelar pelatihan Intelectual Property (IP) Financing atau pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual (KI) di KEK Singhasari, Malang. Pelatihan dilakukan untuk mengimplementasikan PP 24/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, seluruh pihak diharapkan turut membantu mengarahkan para talenta Indonesia agar tercipta IP di bidang animasi. Sebab, ekonomi kreatif di bidang konten animasi itu mempunyai keunggulan dalam menopang potensi perekonomian Indonesia.

"Pemerintah baru saja menerbitkan PP 24 tahun 2022, yang menjadi landasan hukum agar IT bisa menjadi objek pembiayaan melalui jaminan fidusia," kata Sandiaga dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (9/12/2022) 

Sementara itu, Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baparekraf Anggara Hayun Anujuprana dalam sambutan kegiatan Workshop dan Coaching Clinic Pilot Project Pengembangan IP Financing menyampaikan, masih ada beberapa tantangan dalam pembiayaan IP salah satunya perlunya perkuatan IP. Apalagi, jika IP sudah dipasarkan tinggal yang menggunakan.

“Produk Alto & Clu diharapkan bisa digunakan pemerintah pusat dan daerah dan bisa masuk ke dalam e-Katalog sebagai wujud dukungan konkret terhadap produk kreatif. Pelaku kreatif di KEK Singhasari sudah menghasilkan suvenir, diharapkan pemerintah daerah dapat turut menggunakan suvenir ini,” katanya.

Hayun juga mengatakan, saat Workshop dan Coaching Clinic Pilot Project Pengembangan IP Financing, tercatat beberapa poin penting dari hasil diskusi kegiatan ini.

Poin pertama, perlindungan terhadap penyaluran pinjaman menjadi penting dengan melakukan pemisahan usaha, projek, dan obyek pembiayaan.

“Poin kedua, akan dilakukan kajian lebih lanjut sehingga pihak Offtaker atau Avalist dapat memberikan pemanfaatan jaminan kepada calon debitur,” katanya.

Editor : Rizky Agustian

Halaman : 1 2

Follow Berita iNewsJatim di Google News

Bagikan Artikel: