DPRD Jatim Minta SPI Terbuka dengan Polisi terkait Dugaan Pencabulan Anak

BATU, iNews.id - Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) meminta aparat penegak hukum terus memproses dugaan pencabulan anak di sekolah SPI Batu. Pesan itu disampaikan komisi E saat berkunjung ke Sekolah SPI Batu, Rabu (2/6/2021).

"Penegakan hukum harus terus dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih.

Polda Jatim Buka Hotline Pengaduan Kasus Pencabulan Anak di Sekolah SPI Batu

Hikmah juga meminta kepada pihak sekolah untuk terbuka membantu aparat penegak hukum. Mereka tidak perlu takut sekalipun secara relasi kuasa pihak sekolah tersebut berada jauh di bawah terduga pelaku.

"Kami juga meminta kepada Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko segera berkomunikasi dengan para pengelola sekolah selain tersangka. Hal itu untuk memikirkan masa depan SPI. Karena sekolah ini dikelola dengan biaya yang tidak murah dan semuanya murni gratis," katanya.

Tak Sadar Motor Dikunci Ganda, Pencuri di Probolinggo Ini Babak Belur Dihajar Massa

Politisi PKB menambahkan, perlu ada skema penyelamatan agar sekolahnya dan anak didiknya terselamatkan agar tetap belajar dengan tenang. "Itu kepentingan kami kesini (SPI) kami berupaya melindungi mereka sebaik-baiknya," katanya.

Dalam konteks mempercepat pembuktian, lanjut Hikmah, pihaknya menyarankan kepada alumni SPI yang pernah mengalami peristiwa tersebut untuk tidak takut melapor. "Agar proses penindakannya berjalan dengan cepat dan membantu aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya," katanya.

Boncengan Motor, Menteri Basuki dan Gubernur NTB Tinjau Jalan Bypass Bandar ke Mandalika

Hasil pertemuan dengan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, disampaikan Hikmah, telah sepakat untuk berdiri diatas kepentingan terbaik korban.

"Kami sudah berkomunikasi dengan KPAI Bang Arist Merdeka Sirait, seandainya dibutuhkan proses konseling psikososial untuk korban yang rata-rata sekarang menjadi alumni," ujarnya.

Terkait eksploitasi ekonomi, komisi E juga meminta Dinas Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK), Dinas Tenaga Kerja Jatim untuk datang ke SPI melakukan evaluasi.

Editor: Ihya Ulumuddin