Demo Ricuh di Surabaya, 4 Mahasiswa PMII Terluka dan 2 Pingsan

Ihya Ulumuddin · Senin, 19 Februari 2018 - 18:29 WIB
Demo Ricuh di Surabaya, 4 Mahasiswa PMII Terluka dan 2 Pingsan
Mahasiswa bentrok dengan aparat kepolisian di depan Gedung DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso, Senin (19/2/2018). (Foto: iNews.id/Ihya’ Ulumuddin)

SURABAYA, iNews.id – Aksi penolakan Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya di depan Gedung DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso, Senin (19/2/2018) sore, berlangsung ricuh. Sedikitnya empat mahasiswa terluka akibat bentrok dengan aparat kepolisian. Dua orang mahasiswa lain sempat pingsan, setelah mendapat pukulan dari sejumlah petugas.

Beruntung, regu penolong dari mahasiswa pergerakan ini cepat mengevakuasi sehingga keduanya bisa diselamatkan. Situasi ini membuat massa semakin brutal. Mereka mencoba melawan aparat dengan tangan kosong. Namun, jumlah yang tidak sebanding memaksa mahasiswa mundur. Mereka lantas memilih bertahan dan memblokade Jalan Raya.

Kondisi ini membuat sejumlah petugas kesal. Mereka mengambil tindakan represif terhadap salah seorang mahasiswa yang diduga menjadi provokator. Yang bersangkutan dibekap di bagian leher dan digelandang ke halaman trototar. Tanpa komando, sejumlah petugas Dalmas bersenjata pentungan lantas ikut mengeroyok. Beruntung, seorang anggota segera melerai sehingga korban mahasiswa yang dianggap provokator ini bisa diselamatkan.

Informasi yang dihimpun, kericuhan terjadi lantaran Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji tidak memberikan kepastian mendukung atau tidak aksi mahasiswa. Suasana semakin memanas ketika politisi dari PDI Perjuangan ini meninggalkan puluhan mahasiswa yang mencoba bernegosiasi.

Ketua Pengurus Cabang PMII Surabaya Fathur Rosi dalam orasinya mengatakan, pengesahan revisi UU MD3 adalah bentuk perisai baru bagi para koruptor sehingga mereka leluasa untuk membuat kebijakan secara sewenang-wenang. “Kami menolak keras RUU MD3 karena sudah menyalahi amanat demokrasi. Pengesahan ini terkesan sangat cepat yang kami anggap sebagai alat untuk persiapan menjelang akhir periode ataupun menjelang pesta demokrasi 2019,” kata Fathur di hadapan Armuji.

Menurut dia, banyak sekali ketimpangan dalam revisi UU tersebut. Dari hasil rapat paripurna akan menjadikan DPR sebagai lembaga super power yang sulit disentuh oleh proses hukum. Anggota DPR tidak dapat diperiksa tanpa ada izin presiden dan pertimbangan dari MKD. Hal itu tertuang dalam Pasal 245.

Selain itu, kewenangan DPR diperkuat dalam Pasal 74 yang mengatur wewenang memberikan rekomendasi dan berhak melayangkan hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat dan mengajukan pertanyaan bila rekomendasi itu tak dilaksanakan. “Sejalan dengan itu, kami mendesak presiden mengeluarkan perppu merevisi pasal-pasal yang mengandung kontroversial di dalam UU MD3,” paparnya.

Fathur mengutarakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) juga bisa mengambil langkah hukum apabila ada yang merendahkan kehormatan dewan atau anggotanya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 122 huruf K yang menyebutkan, mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Sementara Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji mengatakan bahwa pihaknya selalu mendukung setiap langkah-langkah mahasiswa. “Tetapi, kami minta juga mahasiswa juga harus mendukung untuk tidak membuat keonaran,” katanya.


Editor : Maria Christina