Demo di Malang, GMNI Tolak Penundaan Pemilu dan Minta Jokowi Copot Beberapa Menteri

MALANG, iNews.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Malang berunjuk rasa menolak penundaan Pemilu 2024 di depan kantor DPRD Kota Malang, Senin (11/4/2022). Mereka datang membawa sejumlah poster tuntutan dan berorasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. 

Ketua GMNI Malang Alan Landi menuturkan, penundaan pemilu menjadi isu yang disoroti selain ada beberapa isu nasional lainnya. Mereka menuntut pemilu agar benar-benar dilaksanakan di tahun 2024 dan tidak dilakukan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo selama tiga periode.

"Momentum lima tahun harus sesuai konstitusi akan ada diadakan pergantian baik di legislatif dan eksekutif, itu sudah menjadi momentum demokrasi," ujar Alan ditemui awak media di lokasi demonstrasi.

Sebagai negara demokrasi, Alan menyebut penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo akan merusak citra Indonesia sendiri yang dikenal sebagai negara demokrasi. 

"Negara kita negara demokrasi, tidak boleh dilakukan untuk menunda pemilu sudah sewajibnya harus dijalankan, sudah jadi kewajiban," katanya. 

Selain isu penundaan Pemilu, isu permintaan mengganti menteri-menteri yang tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo juga jadi perhatian mahasiswa dari GMNI Malang. Menurutnya, ada beberapa kebijakan menteri kabinet Jokowi Ma'ruf Amin, yang dinilai bertentangan dengan instruksi presiden.

Dia mencontohkan kebijakan pengaturan pengeras suara masjid dari Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menuai pro kontra perdebatan di masyarakat.

"Contohnya kebijakan yang dikeluarkan Menag terkait toa (pengeras suara) akhirnya memicu kericuhan juga di kalangan publik, ada yang menolak dan ada yang menerima juga, akhirnya kericuhannya di rakyat selalu diadu," tuturnya.

Kebijakan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga bahan pangan pokok juga menjadi sorotan masyarakat dan perhatian pihaknya. Maka dia pun meminta Jokowi juga mengevaluasi dan mengganti sejumlah menteri yang tidak sejalan.

"Kami mendesak kabinet Jokowi Ma'ruf Amin mengevaluasi dan mencopot menteri-menteri yang berkinerja buruk," katanya. 

Editor: Ihya Ulumuddin