Bantah Dana Haji untuk Infrastruktur, Menko PMK: Justru Pemerintah Nomboki

MALANG, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mambantah kabad dana haji untuk proyek infrastruktur. Muhadjir bahkan menyebut pemerintah selalu tombok untuk menutupi biaya haji yang sangat tinggi. 

Pernyataan itu disampaikan Muhadjir saat menghadiri sebuah acara di Malang, Minggu (22/5/2022) malam. "Tidak benar ada isu uang haji ada dipakai untuk membangun infrastruktur itu tidak ada. Malah kita selama ini nomboki ini," katanya. 

Baca Juga

Kibarkan Bendera LGBT di Indonesia, Kedubes Inggris Harus Minta Maaf

Muhadjir mengatakan, selama ini pemerintah selalu menyubsisi karena biaya haji itu nilainya di atas Rp70 juta, bahkan Rp80 juta sekian. "Maa, masyarakat harus diberi pemahaman," ujarnya. 

Muhadjir mengakui saat ini dana haji tidak lagi dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag). Melainkan melalui badan pengelola sendiri bernama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karenanya, ketika subsidi itu tak cukup, BPKH sendiri juga harus mencarikan sumber dana lain untuk membantu subsidi pembiayaan haji yang diberikan oleh pemerintah. 

Baca Juga

Pangdam V Brawijaya Mantu, Mahfud MD Ikut Bagi Kebahagiaan di Instagram

"BPKH itu dan BPKH berusaha untuk menutup itu melalui investasi, diinvestasikan tapi itu sangat tidak cukup belum bisa mengcover kekurangan biaya haji itu," ujarnya. 

Baca Juga

Aremania Nobatkan Kapolres Malang 'Sam Ferli' Jadi Warga Kehormatan Arema FC

Di sisi lain, setiap tahun sebetulnya ongkos haji mengalami kenaikan. Sementara pemerintah harus menanggung beban inflasi dari pembayaran ongkos haji. 

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini mencontohkan ongkos ibadah haji yang dibayar lima tahun lalu dengan saat ini secara ekonomi berbeda. Pasalnya, dana yang dibayarkan tersebut harus terkena dampak inflasi. 

"Sekarang ini inflasi pun nggak terhitung dengan ongkos haji yang tidak secara periodik tidak ada kenaikan. Itu menyebabkan pemerintah menanggung beban inflasi," kata dia. 

Demi mengurangi besarnya subsidi, dia mengaku sempat memberikan usulan kepada Presiden Joko Widodo agar membahas lebih lanjut mengevaluasi ongkos dana haji setiap tahunnya. 

Editor: Ihya Ulumuddin