5 Tuntutan IKA Unisma, Pemilu Jurdil hingga Minta Jokowi Tak Berpihak Salah Satu Paslon

MALANG, iNews.id - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Malang (IKA Unisma) menyampaikan kritikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena tidak menjalankan demokrasi sepenuhnya. Kritikan itu disampaikan seusai pelantikan pengurus IKA Unisma di Universitas Islam Malang, Sabtu (3/2/2024).
Ketua IKA Unisma Nuruddin menyebutkan, ada lima poin tuntutan yang disampaikan kepada Jokowi merespons perkembangan dinamika perpolitikan di Tanah Air. Saat ini dinilai ada upaya mengarahkan pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) tertentu di Pilpres 2024.
"Segala sumber daya dan infrastruktur kekuasaan yang seharusnya diarahkan untuk menyejahterakan rakyat, nyatanya digunakan untuk membangun dinasti dan mematikan demokrasi," ujar Nuruddin, saat membacakan pernyataan bersama IKA Unisma.
Dia menyampaikan lima tuntutan tersebut:
1. Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bersatu memastikan agar demokrasi di Indonesia tidak dibajak oleh kepentingan oligarki dan dinasti.
2. Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil (jurdil) dan rahasia serta bebas dari praktik dan perilaku koruptif.
3. Mendesak dan meminta Presiden Jokowi sebagai penyelenggara tata kelola pemerintah bersikap netral atau tidak memihak salah satu pasangan calon dalam perhelatan Pemilu 2024. Sebab dari tindakan, maupun perkataan Presiden Jokowi menyiratkan ada keberpihakan ke salah satu paslon peserta Pilihan Presiden (Pilpres) 2024.
4. Mendesak dan meminta Presiden sebagai Kepala Negara kembali fokus kepada tugas utamanya, yakni mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Mendesak agar lembaga-lembaga negara bersikap dan bertindak hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Pernyataan kritikan IKA Unisma ini menambah panjang deretan kampus-kampus dan civitas akademi yang memberikan kritikan keras kepada Jokowi.
Sebelumnya para guru besar dan dosen di Universitas Gajah Mada (UGM), akademisi Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) sudah melontarkan kritikan.
Kritikan itu intinya meminta Jokowi tidak ikut campur dan mengerahkan segala upaya untuk memenangkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka yang notabene merupakan anak kandungnya. Selain itu, para akademisi juga mengkritik munculnya nama Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Prabowo Subianto, melanggar konstitusi.
Selain itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menyatakan ada pelanggaran etika berat pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang saat itu diketuai oleh Anwar Usman, yang masih paman dari Gibran Rakabuming Raka.
Editor: Kurnia Illahi