“Kami menjalankan program pemerintah. Jadi, kami harapkan prosesnya bisa mudah. Diskusi ini juga akan kami lakukan dengan stakeholder lainnya untuk memperlancar program,” katanya.
Ketua DPD Apersi Jatim Makhrus Sholeh menambahkan audiensi dengan Kapolda dilakukan untuk bersinergi membantu percepatan perumahan di Jatim. Pasalnya, di jatim ini per tahun ada sekitar 20.000 unit rumah baru. Namun, saat pandemi seperti sekarang ini terjadi penurunan hingga 50 persen.
“Dukungan kapolda diharapkan bisa memberikan percepatan perizinan. Sebab, setiap pemda berbeda kebijakannya. Dukungan ini penting untuk kemudahan perizinan dalam pembangunan rumah bersubsidi untuk MBR,” ujarnya.
Selain program sejuta rumah, beberapa anggota Apersi di Jatim juga tengah menjalankan program perumahan untuk anggota kepolisian, yakni Bhayangkara Residence. “Program ini diharapkan dapat membantu TNI-Polri dalam mendapatkan rumah dengan harga terjangkau,” katanya.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait