Sebelumnya, munculnya nama Emil Elestianto Dardak dalam bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Jatim mendapat tanggapan dari politisi Musyafak Noer. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim itu meminta, Emil Dardak yang notabene Wakil Gubernur Jatim tidak masuk partai politik (parpol).
“Memang posisi gubernur dan wakil gubernur itu jabatan politis. Namun, idealnya tak berparpol. Untuk menunjukkan netralitas keduanya. Mana, perlu dijaga keharmonisannya dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang tidak berbaju partai apa pun,” kata Musyafak Noer, Selasa (2/2/2021).
Dia mengakui bahwa siapa pun berhak bergabung dengan parpol karena itu hak setiap warga negara. Namun, ketika menduduki jabatan publik, maka kepentingan publik harus diprioritaskan.
“Khawatirnya, kalau berbaju partai, aktifitas sebagai pasangan kepala daerah terganggu. Urusan rakyat akan menjadi nomor kesekian, apalagi menjabat sebagai ketua partai,” ujarnya.
Jika kepala daerah berbaju ketua partai, kata Musyafak, dikhawatirkan akan berat sebelah dan mengedepankan parpol yang diikutinya. Hal ini tentu kurang etis dipandang masyarakat.
“Pasangan kepala daerah harus netral dan tak sarat kepentingan parpol tertentu. Pasangan kepala daerah jika sudah terpilih otomatis milik publik,” katanya.
Dia menambahkan, dengan sosok Emil Dardak yang saat ini menjabat sebagai Plt Ketua Demokrat Jatim, pihaknya mengimbau agar tak berpartai mengingat jabatan Wagub Jatim masih melekat pada dirinya.
“Contohlah Bu Gubernur Khofifah tak berpartai aktif. Ini hanya saran kami saja agar pak wagub Jatim lebih fokus bersama bu gubernur bersinergi untuk membangun masyarakat Jatim lebih makmur,” ujarnya.
PPP merupakan partai yang mengusung pasangan Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim 2018 lalu. Selain PPP, enam partai lain juga turut mengusung pasangan ini, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem, PAN, Partai Hanura dan PKPI.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait