MALANG, iNews.id - Penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan sejumlah elite politik dinilai sarat dengan kepentingan. Beberapa kandidat bakal calon presiden (Capres) yang diusung masing-masing partai politik hingga kini elektabilitasnya masih rendah. Sehingga mengusulkan penundaan pemilu.
Pengamat politik FISIP Universitas Brawijaya (UB), Wawan Sobari menuturkan, jika dicermati isu penundaan Pemilu 2024 itu justru diembuskan oleh Muhaimin Iskandar, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kemudian didukung oleh Airlangga Hartarto, Ketum Partai Golkar, dan disusul dukungan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Ketumnya, Zulkifli Hasan.
Wawan menilai ada kepentingan isu itu dimunculkan untuk mendongkrak elektabilitas Muhaimin Iskandar dan Airlangga Hartarto, yang masih berada di bawah dua persen.
"Mereka yang mendukung itu (penundaan Pemilu 2024), mau maju Pilpres Cak Imin, Airlangga Hartanto sudah jelas maju diusung oleh Golkar. PAN kekuatan nggak besar. Jadi interest-nya (kepentingannya) kelihatan banget," kata Wawan Sobari, Rabu (2/3/2022).
Wawan menerangkan, penundaan Pemilu 2024 yang diwacanakan para elite politik itu menjadi keuntungan secara popularitas kepada mereka yang masih menjabat di pemerintahan sampai 2024, tetapi secara elektabilitas dan popularitas belum terlalu terdongkrak.
Hal ini terlihat pada Muhaimin Iskandar yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR 2024, yang juga Ketum PKB, sedangkan sosok Airlangga Hartarto juga menjadi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Republik Indonesia, kedua memang menggaungkan maju di Pilpres diusung partai politik masing-masing.
"Yang diuntungkan incumbent, yang masih menjabat di pemerintahan sampai 2024. Cak Imin masih jadi Wakil Ketua DPR sampai 2024, Airlangga masih jadi menteri sampai 2024, siapa yang berani me-reshuffle Airlangga, nggak berani, Golkar raihan suara ketiga terbanyak, dan penyokong terbesar ketiga di parlemen," ungkapnya.
Tetapi di sisi lain, kedua tokoh ini masih belum memiliki popularitas, Cak Imin misalnya memang sudah dikenal di Jawa Timur karena ia memang kelahiran Jawa Timur. Sementara itu di Jawa Barat, PKB juga cukup mendulang suara tinggi, sehingga sosoknya Cak Imin bisa jadi tak asing.
Namun dosen di Program Studi (Prodi) Ilmu Politik Universitas Brawijaya itu menyebut, popularitas Cak Imin di luar Pulau Jawa masih cukup rendah. Hal ini mungkin yang bisa dimanfaatkan, bila penundaan Pemilu 2024 terjadi.
"Seorang pejabat bisa melakukan teori marketing politik, kampanye permanen ketika dia masih menjabat, bisa mengeksplorasi posisi sebagai pejabat untuk menarik apapun simpati publik," ujarnya.
Sementara dari para kandidat Capres yang memiliki elektabilitas tinggi seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, hingga nama Khofifah Indar Parawansa bakal habis masa jabatannya pada 2022 hingga 2023. Bahkan nama Anies Baswedan masa jabatannya habis pada 17 Oktober 2022 ini. Maka ketika para kepala daerah ini tak lagi menjabat, bisa jadi elektabilitasnya pun turut turun.
Mengacu pada isu wacana penundaan Pemilu 2024 ini, nama Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar, yang masih menjabat hingga 2024 menjadi tokoh yang diuntungkan. Dari nama-nama itu, nama Prabowo Subianto menjadi yang saat ini masuk elektabilitas tertinggi.
Sedangkan untuk nama Muhaimin Iskandar, yang memiliki gagasan penundaan Pemilu 2024 ini bisa menjadi ajang untuk tampil mengenalkan ke publik. Termasuk dukungan Airlangga Hartarto mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.
Menariknya penundaan Pemilu 2024 jika terlaksana kemungkinan besar juga menguntungkan Puan Maharani, Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan. Mengingat saat ini elektabilitas Puan masih cukup rendah, tetapi disebut Wawan PDI Perjuangan sudah mengambil sikap dengan melakukan penolakan adanya wacana penundaan Pemilu 2024.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait