Pada 4 Juli 1927, Sukarno bersama dengan dr Tjipto Mangunkusumo, Mr Sartono, Mr Iskaq Tjokrohadikusumo, dan Mr Sunaryo mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia, yang pada tahun 1928 berganti menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI).
PNI saat itu. dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan gagasan kemerdekaan sehingga pemerintah mengeluarkan surat penangkapan tokoh-tokoh partai pada tanggal 24 Desember 1929.
Sukarno kemudian diadili pada 18 Agustus 1930 dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Menggugat yang isinya banyak menguraikan kekejaman imperialisme dan kapitalisme. Menurut Sukarno, kolonialisme dan imperialisme merupakan gaya baru akan muncul dalam bentuk bantuan modal asing dengan bunga jangka panjang yang sangat tinggi.
Hal ini merupakan transformasi baru dari kapitalisme, yang semula hanya berdagang tetapi lambat laun bertujuan untuk menguasai suatu negara. Lembaga-lembaga donor ini menurut Sukarno merupakan cara untuk memperkuat cengkraman barat terhadap negara bekas jajahan seperti dalam buku Jati 2013 : 172.
Hingga pada 1 Juni 1945, Sukarno menyampaikan lima prinsip dasar negara, yakni Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial dan Ketuhanan yang berkebudayaan.
“Di saat itu Bung Karno menggali nilai-niai Pancasila. Tujuannya adalah untuk menggalang negara baru merdeka untuk saling membantu negara yang masih terjajah. Selain itu ia tidak ingin Indonesia tercerai-berai dan ingin bangsanya mandiri, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan,” katanya.
Editor : Reza Yunanto
Artikel Terkait