SURABAYA, iNews.id - Tradisi pernikahan sedarah di Ponorogo, Jawa Timur (Jatim) mengundang keprihatinan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Karena itu dia meminta tradisi tersebut segera dihentikan.
Muhajir mengatakan upaya untuk menghindari pernikahan sedarah memang sudah dilakukan, di antaraya dengan mengurai hingga ke luar Ponorogo. Namun, saat ini mereka masih punya keturunan dan tinggal di Ponorogo.
"Bisa jadi mereka masih akan mewarisi tradisi negatif itu hingga menimbulkan stunting dan menambah kemiskinan ekstrem," kata Muhajir saat meninjau penyandang disabilitas dan kemiskinan ekstrem di Desa Krebet dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Senin (4/3/2022).
Didampingi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Muhadjir menambahkan, saat ini kasus stunting di Kabupaten Ponorogo sudah menurun hingga 20 persen, untuk itu pernikahan sedarah harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah agar dapat terus menekan angka prevalensi stunting.
"Ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Ponorogo supaya betul dipastikan kalau bisa disini sudah harus 0 persen stunting, di wilayah yang dulu dikenal sebagai kampung difabel," ujarnya.
Salah satu daerah yakni di Desa Krebet dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sebelumnya terdapat banyak keluarga yang melakukan pernikahan sedarah. Sehingga tak jarang melahirkan keturunan yang difabel dan stunting.
"Banyak yang melahirkan difabel terutama stunting akibat perkawinan inses sedarah karena disini bertetangga saja kawinnya dan kebetulan pasangannya membawa gen yg tidak baik," kata Muhadjir.
Namun saat ini, lanjutnya, sudah ada kesadaran dari warga untuk menghindari hal tersebut dengan mencari jodoh di luar desa. "Saya kira itu salah satu solusi tidak terjadi kawin inses untuk tidak terjadinya turunan gen yang negatif," ujarnya.
Adapun saat ini, persentase angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ponorogo saat ini sudah menurun hingga 3,74 persen. Menurut data yang dihimpun Kemenko PMK, dari total 955 lebih ribu penduduk di Kabupaten Ponorogo, 90 ribu diantaranya merupakan penduduk miskin dan 86 ribu lainnya adalah penduduk miskin ekstrem.
"Miskin ekstrem ini karena kondisi pendapatan warga yang sangat rendah dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap, serta kondisi rumah yang belum layak huni. Apalagi jika di dalam satu keluarga ada yang lansia dan difabel," ujar Muhadjir.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Malang itu menitipkan kepada seluruh pemerintah daerah setempat untuk terus bekerja keras dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem khususnya di Ponorogo. "Kami masih butuh kerja keras bersama. Saya rasa ini sudah cukup bagus karena ada pusat pelayanan kesejahteraan sosial disini," katanya.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait