SURABAYA, iNews.id - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meminta Bos Maspion Group Alim Markus tak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Hal ini menyusul adanya tren PHK di sejumlah provinsi di Indonesia.
Khofifah menegaskan tidak ingin kondisi tersebut terjadi di Jatim. Karena itu dia selalu meminta kepada pengusaha agar sebisa mungkin untuk tidak PHK karyawannya.
“Itu selalu saya pesankan semua perusahaan-perusahaan besar. Saya menitipkan agar jangan ada PHK. Kalau terpaksa, jam kerjanya saja dikurangi. Tapi jangan sampai ada PHK. Permintaan itu juga saya sampaikan ke Pak Alim Markus (Bos Maspion Group,” ujar Gubernur Jatim Khofifah, Rabu (2/4/2025).
Dia mengungkapkan, pengusaha harus memprioritaskan kesejahteraan pekerja dan mencari solusi alternatif selain PHK. Hal ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang menegaskan agar tidak ada PHK massal bagi tenaga honorer pada tahun 2025.
“Pemprov Jatim sangat memperhatikan kesejahteraan pekerja dan tidak ingin ada PHK," kata Khofifah.
Selain itu, Khofifah juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita harus mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat. Jika ada pengurangan produksi, pastikan pengurangan jam atau hari kerja. Prinsip jangan ada PHK," ucapnya.
Sementara itu, Bos Maspion Group Alim Markus memastikan di perusahannya tidak akan ada PHK. Sebab saat ini banyak investor baru yang masuk ke perusahaan yang didirikan sejak 1962 tersebut. Dia mengungkapkan kondisi finansial perusahaan masih baik.
“Saya jamin tidak ada PHK. Karena di Maspion ada investor yang baru-baru. Jadi, kalau ini PHK, dirumahkan. Saya akan salurkan ke perusahaan yang baru. Sehingga di Maspion tidak ada PHK,” ujar Alim Markus.
Dia juga menyampaikan akan ada investor yang datang ke Jatim. Investor itu akan menanam padi dengan jumlah yang banyak, bibitnya diambil dari Tiongkok.
“Luar biasa. Investor lainnya juga mau menanam tebu dari Tiongkok. Banyak sekali. Pada 8 April 2025, saya mau ke kantor lagi (Kantor Gubernur Jatim). Kapan dimulai, saya masih mengumpulkan data-datanya dulu. Termasuk izinnya," kata Alim Markus.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sejak Januari-Februari 2025, Apindo mencatat 40.000 pekerja terkena PHK. Sementara, berdasarkan catatan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), sepanjang Januari - Desember 2024, terdapat 77.965 orang di PHK.
Jumlah ini meningkat dibandingkan PHK karyawan di 2023 yang menyasar 64.855 unit. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah PHK karyawan terbanyak pada 2024 yaitu 17.085 orang pekerja. Setelah itu diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 13.130 orang dan Banten 13.042 orang.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait