Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan, penggunaan APBD harus terukur. Masyarakat pun harus dapat merasakan manfaat dari penggunaan skala prioritas anggaran.
Bupati harus dapat menetapkan kebijakan membuat satu program unggulan dalam pembangunan daerah. Tetapi, harus ditetapkan target pencapaian serta evaluasinya. "Jadi penggunaan anggaran bukan sekadar belanja daerah dan belanja wajib seluruh dinas," kata mantan ketua Umum PSSI itu.
La Nyalla menambahkan, kebijakan harus menggunakan standar transparansi dan akuntabilitas agar publik turut terlibat dalam pengawasan. Sudah waktunya pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan terbuka. "Ini termasuk dalam penggunaan APBD yang diharapkan dapat berdampak positif untuk masyarakat," ujarnya.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait