Kejati Jatim menahan empat tersangka kasus korupsi di Kebun Binatang Surabaya. (Foto: iNews TV)

SURABAYA, iNews.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali membongkar skandal dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan di tubuh manajemen Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS). 

Dalam pengembangan perkara terbaru ini, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim menetapkan sekaligus menahan empat orang tersangka baru.

Keempat tersangka yang dijebloskan ke tahanan tersebut terdiri atas dua orang jajaran direksi, satu anggota badan pengawas, serta satu pengacara.

Mereka adalah Direktur Keuangan KBS Mochammad Nahroni, Direktur Operasional KBS Nurika Widyasanti, Anggota Badan Pengawas KBS Eliya Erni Suprapto, serta seorang pengacara bernama Muhammad Ma'ruf Syah.

Penahanan ini merupakan kelanjutan pengusutan setelah sebelumnya Kejati Jatim menahan Direktur Utama KBS Chairul Anwar terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS periode 2013–2024.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan, penetapan keempat tersangka baru dilakukan setelah penyidik menemukan bukti penyalahgunaan uang kas PDTS KBS pada periode 2025–2026. 

"Dana kas perusahaan daerah tersebut diduga digunakan untuk membayar fee pengacara sekaligus biaya untuk menutup perkara dugaan korupsi KBS yang tengah diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak maupun Kejati Jatim dengan nilai mencapai Rp2,41 miliar, " ungkapnya, Jumat (20/11/2026). 

Namun, berdasarkan hasil penyelidikan penyidik Pidsus, dana miliaran rupiah yang diklaim untuk mengamankan kasus tersebut nyatanya tidak pernah diterima oleh pihak Kejari Tanjung Perak maupun Kejati Jatim.

Praktik culas ini terkuak saat tim penyidik menelusuri aliran dana dalam perkara korupsi periode 2013–2024 yang menjerat mantan Dirut Chairul Anwar.

Selain pos pengeluaran untuk fee pengacara, Kejati Jatim juga menemukan adanya penggunaan dana kas KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada periode 2025–2026. 

Pengeluaran fiktif maupun tanpa dasar sah tersebut meliputi biaya bahan bakar minyak (BBM), tunjangan hari raya (THR), serta honorarium dengan total nilai sebesar Rp860 juta.


Editor : Kastolani Marzuki

Halaman Selanjutnya
Halaman :
1 2
BERITA POPULER
+
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network