JAKARTA, iNews.id - Kasus positif Covid-19 yang masih tinggi di beberapa wilayah, terutama di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), menimbulkan keprihatinan. Pakar Kesehatan dari Universitas Indonesia (UI), Ari Fahrial Syam bahkan menilai kota pahlawan itu perlu kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Ari Fahrial Syam mengatakan, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo perlu turun tangan untuk mengusulkan Kota Surabaya kembali menerapkan PSBB. Tujuannya, untuk menyelamatkan masyarakat dan tenaga kesehatan.
Sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19, Doni punya kewenangan untuk mengusulkan PSBB, sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB yang diteken Menteri Terawan Agus Putranto pada 3 April 2020.
Adapun bunyi Pasal 5 PMK 9/2020, selain diusulkan oleh gubernur/bupati/wali kota, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dapat mengusulkan kepada menteri untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Doni Monardo juga ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19. Karena itu, semua harus satu komando koordinasinya dalam percepatan penanganan kasus Covid-19.
"Sebenarnya komandan semuanya di ketua gugus tugas. Menteri atau kementerian semua koordinasi di situ. Saya tidak setuju kalau kementerian jalan sendiri. Ini jalan ke kiri, ke kanan, tidak boleh. Kan Presiden sudah menunjuk ketua gugus tugas, nah ketua gugus tugas ini lah yang pegang komando," kata Ari di Jakarta, Senin (22/6/2020).
Menurut dia, ada beberapa hal penyebab angka positif corona masih tinggi di beberapa tempat, di antaranya pelonggaran pergerakan masyarakat. Apalagi, Kota Surabaya juga menganggap PSBB sudah selesai sehingga itu yang menjadi masalah.
"Beda dengan Jawa Barat dan Jakarta. Memang Jakarta transisi, tapi masyarakat euforia turun ke jalan. Jadi masalah pelonggaran," ujar Dekan Fakultas Kedokteran UI ini.
Ari menilai perlu diterapkan lagi PSBB di Kota Surabaya karena kondisinya masih memprihatinkan. Tentu sekarang harus ada keputusan yang tegas untuk melindungi dan menyelamatkan jiwa masyarakat, termasuk petugas kesehatan. Karena jika masyarakat sakit, maka ujung-ujungnya dokter dan petugas kesehatan yang kewalahan.
"Sekarang dengan kondisi seperti ini, apalagi dokter banyak yang kena (COVID-19) dan meninggal, menurut saya sekarang balik lagi PSBB Surabaya. Saya rasa dengan data-data kasus ini semakin banyak, ya Kemenkes ACC saja," katanya.
Dia juga menilai tingginya kasus corona di Surabaya karena masyarakat masih abai terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aturan tersebut seperti memakai masker, menjaga jarak atau physical distancing, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan lainnya.
"Bisa juga kapasitas pemeriksaan ditingkatkan. Kalau tidak salah, di Jawa Tinur itu 2.000 per hari sehingga ini berpengaruh dari jumlah kasus yang ditemukan semakin banyak," katanya.
Selain itu, Ari mengatakan masih ada ego sektoral antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Ari menyarankan pemerintah daerah mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk menyadarkan masyarakat agar disiplin dan peduli terhadap protokol kesehatan.
"Kalau tidak, ya kasus akan meledak terus di Jatim. Saya sebagai dokter juga tidak tahu bagaimana karakteristik masyarakat di sana, yang tahu ya orang situ sendiri. Sebenarnya siapa pun yang turun gunung kalau di bawahnya tidak beres, ya tidak bisa lah," katanya.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait