SURABAYA, iNews.id - Salah satu kandidat Wali Kota Surabaya Ahmad Nawardi mengusung visi pemerataan pembangunan Surabaya. Salah satunya dengan mengalokasikan dana Rp200 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT) di Surabaya.
Langkah ini dinilai efektif untuk memberikan pemerataan pembangunan infrastruktur, ekonomi hingga SDM di setiap sudut ibukota provinsi Jawa Timur ini.
Anggaran Rp200 juta setiap RT per tahun atau total Rp1,8 triliun untuk 9.271 RT di seluruh Surabaya, dianggap cukup ditopang oleh APBD Surabaya yang nilainya sekitar Rp10,3 Triliun.
“Rp1,8 triliun itu berarti sekitar 17 sekian persen dari APBD (Rp10,3 triliun), tidak sampai 20 persen,” katanya, Minggu (17/11/2019).
Mawardi mengatakan, angka sebesar itu cukup realistis dan tidak membebani APBD Surabaya. "Saya kan lama di Banggar, di (DPRD) Jatim juga Banggar, di pusat (DPR) juga Banggar, jadi paham postur anggaran," kata anggota DPD tersebut.
Bahkan, kata Nawardi, seharusnya untuk setiap kampung/RT/RW bisa dianggarkan 30 persen. "Masih layak sebenarnya, tapi coba bertahap dulu. Awal Rp1,8 triliun, lihat progresnya, bisa kita naikkan," ujarnya.
Sata hal yang pasti, kata ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim itu, lompatan gagasannya tersebut butuh komitmen bersama, termasuk antara Pemkot dan DPRD Surabaya.
Apalagi, Nawardi juga yakin Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya masih bisa dinaikkan. "Ini yang saya lihat dari sumber ekonomi di lapangan, PAD Surabaya masih terlalu rendah," katanya.
Padahal, Surabaya kota terbesar nomor dua setelah Jakarta, tapi dilihat dari APBD-nya jauh sekali. "Jakarta sampai Rp89,44 triliun. Surabaya yang nomor dua hanya Rp10,3 triliun. Ini jauh sekali," ujarnya.
"Seharusnya, minimal Surabaya itu APBD-nya 30 persen dari Jakarta, PAD-nya juga. Tapi kan masih jauh sekali,” kata ketua Forum RT/RW Surabaya tersebut.
Alokasi Rp 200 juta setiap RT ini diperlukan, tandas Nawardi, karena sudah seharusnya pembangunan di Surabaya dimulai dari kampung.
"Selama ini Risma (Wali Kota Tri Rismaharini) membangun Surabaya dari tengah kota. Jalan-jalan protokol dibangun sebagus mungkin, sementara di kampung masih 30-40 persen dalam 10 tahun Risma menjadi wali kota," katanya.
Sebelumnya, kandidat Wali Kota Surabaya lainnya, Whisnu Sakti Buana juga menawarkan konsep sama terkait pemerataan pembangunan. Bedanya, Whisnu menjanjikan Rp100 juta setiap RT.
Whisnu juga akan membangun transportasi publik, pemerataan ekonomi, dan kebudayaan. "Masyarakat Surabaya harus berdaulat dan dilibatkan dalam pembangunan," katanya.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait