SURABAYA, iNews.id - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meminta bupati dan wali kota membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayahnya masing-masing. Upaya ini diperlukan untuk mencegah penyebaran PMK saat Idul Adha.
Khofifah mengatakan, satgas PMK kabupaten/kota terdiri atas jajaran TNI, Polri maupun instansi terkait. "Bupati dan wali kota, mohon segera mengeluarkan SK pembentukan Satgas PMK ini berkoordinasi dengan dandim dan kapolres, terutama di titik-titik pengumpulan hewan kurban. Hari ini harus lebih restriktif tempat di mana masyarakat bisa mengakses hewan kurban," katanya dalam rapat koordinasi dengan Forkopimda Jatim di Malang, Senin (30/5/2022).
Selain membentuk satgas, bupati dan wali kota juga bisa segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait panduan pemotongan hewan kurban. Salah satunya dengan menentukan lokasi pemotongan hewan kurban di titik Rumah Pemotongan Hewan (RPH) tertentu supaya proses pemantauan bisa lebih terkawal.
Pengawasan dan pengecekan ini difokuskan di sejumlah daerah di Jatim yang memiliki populasi sapi potong tertinggi. Lima besar daerah populasi sapi potong terbesar di Jatim tahun 2022 antara lain Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Bangkalan. “Karena daerah-daerah ini tidak hanya menjadi supplier hewan kurban di Jatim sendiri, tetapi juga wilayah lain bahkan sampai provinsi lain,” katanya.
Selain membentuk satgas di kabupaten dan kota, Khofifah juga meminta para bupati maupun wali kota untuk menyiapkan anggaran pengadaan obat-obatan, sarana pendukung pengendalian dan operasional petugas vaksinasi PMK. Serta melakukan pemetaan status bebas, tertular dan terduga berdasarkan kecamatan atau desa.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait