Dari BPKAD ini, lanjut Amar, dana BTT di transfer ke beberapa OPD yang terkait dengan penanganan Covid-19. "Itu kan besarnya berbeda-beda, termasuk yang terbanyak di dinas Kesehatan dan beberapa rumah sakit daerah," katanya.
Karena itu, Pansus LKPj masih menunggu laporan tertulis dari setiap OPD, berapa anggaran yang terkena refokusing dan digunakan untuk apa saja. "Kalau nanti jawaban itu tidak bisa sesuai dengan data-data yang ada di APBD maka kita bisa meningkatkan hak kita untuk minta penjelasan lebih lanjut melalui hak interpelasi," katanya.
Wakil Ketua Pansus LKPj gubernur 2021 Dwi Hari Cahyono membenarkan bahwa data dari OPD tersebut berpotensi memunculkan hak interpelasi. Pasalnya, hingga saat ini data refokusing belum disampaikan. Dia menyebutkan, baru OPD Rumah Sakit Daerah saja yang masuk.
"Kalau ternyata nanti data refocusing semua OPD yang disampaikan tidak sesuai, ketika ada temuan, makan kita akan melanjutkan dengan melakukan hak bertanya," katanya.
Dia menduga seluruh OPD di Pemprov Jatim hanya mengolah data-data BPS yang positif saja. Karenanya, laporan gubernur yang disampaikan di Paripurna DPRD Jatim 11 IKU tercapai sesuai target dan berhasil. Padahal hampir semua OPD itu mengeluh.
"Kira-kira apa yang dilakukan Pemprov Jatim sehingga IKU tinggi. Padahal kenyataanya, anggarannya terbatas, situasi ekonomi juga tidak Bagus. Kita butuh transparasi terkait bab anggaran maupun program yang dikerjakan Pemprov Jatim," ucap politisi PKS ini.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait