Wujudkan Pemilu Damai, Gubernur Khofifah Imbau Masyarakat Hindari Politik Identitas

SURABAYA, iNews.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarakat Jatim untuk turut mewujudkan Pemilu Damai 2024. Secara khusus, dia menegaskan agar politik identitas yang mengarah pada ujaran kebencian tidak digunakan dalam pesta demokrasi mendatang.

Pesan itu secara khusus disampaikan Khofifah usai Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 di Lapangan Makodam V Brawijaya Surabaya, Selasa (17/10/2023).

Baca Juga

Terima Gelar Doktor Honoris Causa dari Unair, Gubernur Khofifah Sampaikan Orasi Ilmiah

Apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengamankan jalannya Pemilu di Jawa Timur, dan dihadiri langsung oleh Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Farid Makruf yang mendampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto selaku pimpinan apel. “Pemilu harus kita sukseskan bersama-sama. Untuk itu kami berharap pesta demokrasi berlangsung secara lancar, aman dan kondusif," katanya.

Berdasarkan data BPS dan hasil sensus penduduk 2020, total penduduk Jatim mencapai 40,67 juta jiwa. Pada Pemilu 2024, jumlah pemilih tetap di Jawa Timur sejumlah 31,402 juta pemilih. “Dengan jumlah pemilih yang cukup besar ini, maka sangat perlu langkah preventif serta mitigatif untuk menjaga kondusifitas di Jatim," ujarnya.

Baca Juga

Lakukan Inovasi Teknologi, Gubernur Khofifah Apresiasi Gapoktan Tebu Inti Rosan 

Untuk itu, dia berpesan pada masyarakat untuk menyaring informasi yang beredar secara detail. Hal ini agar isu-isu SARA, berita hoaks, serta provokasi bisa teredam.

"Jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena bisa jadi informasi yang kita sebar justru memicu pertikaian yang merusak kerukunan kita sebagai warga bangsa," ucapnya.

Dalam hal ini, Khofifah menyebut sinergitas dengan aparat penegak hukum menjadi penting. Utamanya, untuk pengendalian massa pendukung partai serta mendukung tindakan tegas dari aparat jika terbukti mengganggu kelancaran dan kedamaian Pemilu.

“Keamanan dan ketertiban masyarakat harus kondusif. Harapannya para simpatisan juga turut menjaga kondusifitas pada lingkungan bermasyarakat. Hindari menyebarkan politik identitas yang mengarah pada ujaran kebencian,” tuturnya.

Tak lupa, Khofifah juga menyampaikan bahwa sengketa yang ditemukan pada Pemilu harus ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sehingga semua sengketa pemilu bisa diselesaikan secara adil dan penuh transparansi.

"Untuk mewujudkan suasana yang kondusif, saya harap kerja sama semua pihak untuk berpartisipasi dalam kesuksesan Pemilu yang akan datang. Pemilu ini bertujuan mencari pemimpin bersama bukan mencari musuh. Jadi perlu untuk menjaga keamanan dan kedamaian demi kebaikan bersama," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto yang membacakan amanat Kapolri menyebut, pesta demokrasi 2024 mendatang adalah momen politik sehingga hal tersebut adalah pekerjaan besar bagi banyak pihak.

“Apel ini digelar secara serentak se-Indonesia, serta Operasi Mantap Brata berlangsung selama 222 hari mulai 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024. Apel ini melibatkan gabungan TNI, Polri, Kementerian/Lembaga, instansi terkait serta stakeholder/mitra terkait berjumlah 261.695 personel di seluruh Indonesia,” katanya

Tentunya pada pesta demokrasi ini, lanjutnya,  seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi. Hal tersebut mengingat pemilu tahun 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena diselenggarakan secara serentak.

Untuk mendukung operasi Mantap Brata 2023-2024 tersebut, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Calling System untuk membangun narasi besar persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok guna mengantisipasi polarisasi akibat black campaign yang dilengkapi dengan Satgas anti politik uang.

“Operasi Mantap Brata 2023-2024 tentunya diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya

Hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas pada pemilu 2024, serta agar masyarakat juga mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah dilakukan.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Bawaslu terdapat lima provinsi dan 85 kabupaten atau kota berkategori kerawanan tinggi. Kemudian, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu tahap ketiga Polri, terdapat dua provinsi dan satu kabupaten kota yang berkategori sangat rawan.

Dalam kesempatan ini, juga turut dilakukan penandatanganan deklarasi pemilu damai yang dilakukan oleh Forkopimda Jatim, Penyelenggara Pemilu (Ketua KPU Jatim dan Ketua Bawaslu Jatim) serta perwakilan 18 partai politik peserta pemilu. Tidak hanya itu, turut dilakukan pula peragaan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (SISPAMKOTA) dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. 

Editor: Rizqa Leony Putri