Tragedi Ponpes Al Khoziny Ambruk, DPR Dorong Proses Hukum jika Ada Pelanggaran

JAKARTA, iNews.id – Komisi VIII DPR RI menegaskan proses hukum harus ditegakkan apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran dalam tragedi musala ambruk Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian ini merenggut 54 korban jiwa dan 13 lainnya masih dalam pencarian hingga Senin (6/10/2025) siang.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengatakan, lembaganya mendukung penuh langkah aparat penegak hukum untuk menelusuri penyebab ambruknya gedung empat lantai di Ponpes Al Khoziny tersebut.

Baca Juga

Hari Ini Pencarian Korban Ponpes Al Khoziny Ditargetkan Selesai

“Jika memang ada pelanggaran hukum, Komisi VIII mendorong agar diselesaikan melalui jalur hukum. Karena ini menyebabkan meninggalnya para santri,” ujar Singgih kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

Dia menekankan, tragedi kemanusiaan yang menewaskan lebih dari 50 santri itu harus menjadi perhatian serius semua pihak. Pemeriksaan teknis maupun hukum wajib dilakukan secara transparan agar masyarakat mendapatkan kejelasan.

Baca Juga

Prabowo Minta Keselamatan Santri Terjamin, Cak Imin Segera Cek Kondisi Bangunan Ponpes

Meski demikian, Singgih menegaskan Komisi VIII DPR tidak memiliki kewenangan untuk menilai ada tidaknya pelanggaran dalam peristiwa ini. Menurutnya, penentuan pelanggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat hukum dan lembaga teknis terkait.

“Kami serahkan ke penegak hukum, karena itu sudah menjadi ranah mereka,” katanya.

Baca Juga

Jaga Keutuhan TKP, Warga Dilarang Masuk Lokasi Reruntuhan Ponpes Al Khoziny

Dia berharap proses investigasi berjalan objektif tanpa intervensi dari pihak mana pun, baik dalam pengumpulan bukti maupun pemanggilan pihak-pihak terkait.

Politisi Partai Golkar itu juga menyampaikan imbauan kepada seluruh pengelola pondok pesantren di Indonesia agar peristiwa tragis di Ponpes Al Khoziny menjadi pelajaran berharga.

Baca Juga

Dapat Arahan Prabowo, Cak Imin Segera Cek Keamanan Struktur Bangunan Ponpes

“Kami mengimbau supaya pembangunan di lingkungan pesantren harus diawasi dan dilaksanakan oleh pihak yang benar-benar ahli,” ucapnya.

Baca Juga

DVI Polda Jatim Terima 55 Kantong Jenazah, 10 Korban Ponpes Al Khoziny Sudah Teridentifikasi

Menurutnya, keselamatan para santri harus menjadi prioritas utama. Setiap proses pembangunan fasilitas pendidikan, terutama asrama dan musala, perlu memenuhi standar keamanan struktural serta mendapatkan izin resmi dari instansi berwenang.

Diketahui, bangunan musala Ponpes Al Khoziny ambruk pada Senin (29/9/2025) sore saat para santri tengah melaksanakan salat Asar. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Senin (6/10/2025) tercatat 54 santri meninggal dunia dan lebih dari 100 orang luka-luka.

Tragedi ini menjadi bencana pendidikan terbesar di Indonesia sepanjang 2025 dan memicu evaluasi besar-besaran terhadap sistem pembangunan gedung pesantren di seluruh wilayah.

Editor: Donald Karouw