Sudah Urgen, Gubernur Khofifah Ajukan Penetapan PSBB untuk Surabaya Raya

SURABAYA, iNews.id – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa mengirim surat kepada Menteri Kesehatan terkait pengajuan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Surabaya Raya. Area ini meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

Surat yang dikirim hari ini, Senin (20/4/2020) merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi PSBB Wilayah Surabaya Raya di Gedung Negara Grahadi, Minggu (19/4/2020). Dalam rapat teresebut, dihadiri Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini; Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, serta Plt Sekda Gresik, Nadlif bersama jajaran forkopimda mewakili Bupati Gresik.

Baca Juga

60 Warga Medan Positif Corona, Akhyar Nasution Belum Pertimbangkan Ajukan PSBB

"Kota Surabaya menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Jatim. Sementara Sidoarjo dan Gresik yang notabene menjadi wilayah penyangga Surabaya juga mengalami tren kenaikan pasien positif lantaran memiliki pola interaksi kewilayahan yang sangat erat," kata Gubernur Khofifah, Senin (20/4/2020).

Maka dari itu, kesepakatan yang dicapai yakni Kota Surabaya, sebagian Kabupaten Gresik dan sebagian Kabupaten Sidoarjo akan diajukan ke Menteri Kesehatan untuk diberlakukan PSBB. Jika Menteri Kesehatan memberikan persetujuan, akan segera diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pedoman PSBB di wilayah Surabaya Raya.

Baca Juga

6 Area Perbatasan di Kota Makassar Dijaga Polisi selama PSBB, Ini Daftarnya

“Peraturan ini sebagai upaya agar PSBB berjalan efektif di tiga daerah tersebut,” katanya.

Usai Pergub turun, maka ketiga wilayah tersebut akan menindaklanjuti dengan peraturan wali kota dan peraturan bupati serta wajib melaksanakan PSBB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah juga diminta secara konsisten mendorong serta menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Selain pembahasan PSBB, dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas tentang pasokan logistik, sarana kesehatan dan jaminan sosial saat PSBB diterapkan. Termasuk di antaranya menyediakan jaring pengaman sosial yakni bantuan sosial (bansos).

"Semua hal yang terkait dengan persiapan PSBB sudah dipersiapkan, Insya Allah siap melaksanakan. Pemprov Jatim akan memberi dukungan berbagai program termasuk berupa jaring pengamanan sosial," ujarnya.

Pemprov sudah berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Pusat dan mendapatkan lampu hijau untuk dilanjutkan. Jika PSBB Jatim ini berjalan baik, maka penanganan pandemi corona menjadi lebih terintegrasi dan memudahkan pemerintah dalam mengendalikan wabah ini.

Berdasarkan data persebaran Covid – 19 di Surabaya pada tanggal 19 April 2020, penyebaran kasus positif corona telah terjadi di seluruh 31 kecamatan. Total kasus per tanggal 19 April tercatat yang terkonfirmasi positif Covid -19 sebanyak 299 orang; PDP sebanyak 745 orang dan ODP sebanyak 1.892 orang.

Senada dengan Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik yang terus menunjukkan kenaikan jumlah kasus Covid-19. Di Gresik, dari 18 kecamatan, 11 di antaranya telah memiliki kasus konfirmasi positif Covid-19.

Per tanggal 19 April yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 20 orang, PDP sebanyak 107 orang, dan ODP sebanyak 1077 orang.

Sedangkan di Sidoarjo, dari 18 kecamatan yang ada, 14 di antaranya telah memiliki kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 57 orang, PDP sebanyak 132 orang dan ODP sebanyak 534 orang.

"Perkembangan yang terjadi di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik menunjukkan indikasi yang sejalan dengan petunjuk penentuan tingkat urgensi dari penerapan status PSBB dalam PMK PSBB dengan score 10 untuk Surabaya dan Sidoarjo sedangkan Gresik dengan score sembilan. Sementara menurut Peraturan Menteri Kesehatan jika telah mencapai score 8-10 maka diberlakukan PSBB," katanya.

Editor: Umaya Khusniah