Rugikan Negara Rp4,1 Miliar, Tersangka Penggelapan Pajak di Jambi Segera Diadili

JAMBI, iNews.id - Penyidik PPNS Kanwil Ditjen Pajak Sumatera Barat (Sumbar) dan Jambi melimpahkan tersangka tindak pidana penggelapan pajak berinisial AV ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Jambi untuk diadili. Perbuatan AV ditaksir merugikan negara Rp4,1 miliar.

"Penyerahan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, dengan alasan tersangka saat ini sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pid.Sus/2022," kata Humas Kanwil DJP Sumbar Jambi Marihot Pahala Siahaan melalui keterangan resminya, Rabu (28/12/2022).

Baca Juga

Daftar Besaran Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari 5-35 Persen

AV adalah Direktur PT NGME periode 2017-2018. PT NGME merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan BBM solar industri serta terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan.

Berkas perkara penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejati Jambi sebagaimana tertuang dalam surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor B- 5258/L.5.5/Ft.2/12/2022 tanggal 21 Desember 2022.

Baca Juga

Pemerintah Sesuaikan Aturan Pajak Penghasilan, Simak Selengkapnya

Dalam proses penyidikan, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada 28 Oktober 2014.

Penyidikan dilakukan sehubungan dengan dugaan adanya tindak pidana pajak yang dilakukan tersangka AV, saat menjabat sebagai Direktur PT NGME yang diduga melanggar Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Baca Juga

Setoran Pajak Lampaui Target, PNS DJP Ada yang Dapat Tukin Rp117 Juta, Siapa?

Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka AV berupa dengan sengaja menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya serta menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk masa pajak Januari 2017 hingga Desember 2018.

Perbuatan tersangka tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp4,1 miliar. Tersangka diduga juga menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Baca Juga

Warga Rusia yang Keluar Negeri Bakal Dikenakan Pajak Lebih Tinggi, Incar Para Pengkhianat

Sehubungan dengan hal tersebut, Kanwil DJP Sumbar dan Jambi berharap agar masyarakat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Selain itu, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi akan terus berupaya agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan profesional sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan serta meningkatkan penerimaan negara,” ujar Marihot.