Ratusan Guru Honorer di Tulungagung Protes Rekrutmen CPNS 2018

TULUNGAGUNG, iNews.id - Ratusan guru honorer aksi mogok mengajar dan berunjuk rasa memprotes proses rekrutmen calon pegawai negeri sipin (CPNS) yang membatasi usia pendaftar maksimal 35 tahun, di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim), Kamis (20/9/2018).

Unjuk rasa tersebut berlangsung di depan kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kauman dan diikuti ratusan honorer dari berbagai sekolah jenjang SD, SMP hingga SMA.

Tak hanya mogok mengajar sehari dan berorasi, para guru bantu ini juga ramai-ramai membubuhkan petisi di atas kain spanduk yang berisi penolakan proses rekrutmen CPNS karena dinilai diskriminatif.

"Kami jelas kecewa dengan mekanisme rekrutmen CPNS ini karena syarat usia maksimal 35 tahun," kata koordinator guru honorer SD, Ryan Dedy Prayitno.

Ryan dan ratusan guru honorer lainnya yang berunjuk rasa mengaku tak memiliki harapan di rekrutmen CPNS 2018 yang saat ini mulai dibuka untuk penjaringan.

Pasalnya, mayoritas usia guru honorer di atas 35 tahun. Tanpa ada pengecualian, mereka menganggap tak ada peluang untuk menjadi PNS guru.

Padahal para guru honorer yang jumlahnya di Kecamatan Pakel saja mencapai 300 orang lebih, sudah mengabdi di atas lima tahun bahkan belasan tahun.

Mereka selama ini mengabdi sebagai guru bantu dengan honor sangat minim, di kisaran Rp100.000 hingga Rp250.000, namun tetap dijalani dengan harapan mendapat kesempatan menjadi PNS. "Dari jumlah tersebut 70 persennya berusia di atas 35 tahun," kata Ryan.

Sejumlah peserta unjuk rasa dalam orasinya menyebut peraturan dalam proses rekrutmen CPNS tidak memihak nasib para guru honorer. Jumlah formasi bagi guru yang termasuk dalam kategori K2 juga dinilai sangat kurang.

Dari total formasi sebanyak 546 orang, untuk kategori K2 hanya diambil tiga orang. Padahal jumlah K2 di Kabupaten Tulungagung mencapai 50 orang. "Sangat tidak memihak, kasihan guru K2 yang sudah mengabdi lama namun tidak juga diangkat menjadi CPNS," ujarnya.

Para guru honorer mengancam akan terus melakukan serangkaian aksi protes terkait proses rekrutmen CPNS hingga pemerintah memberikan kebijakan.

Mereka berencana akan menggelar aksi yang lebih besar, jika pemerintah tidak segera merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014, yang memuat peraturan pembatasan usia dalam rekrutmen CPNS.

"Harus ada kejelasan nasib guru tidak tetap seperti kami. Karena bagaimana pun, kami sudah berjuang mencerdaskan anak bangsa ini," kata salah seorang guru honorer, Lusiana.