Ratusan Buruh di Jatim Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Ihya Ulumuddin ยท Kamis, 30 Januari 2020 - 19:00 WIB
Ratusan Buruh di Jatim Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Ratusan buruh demo di depan DPRD Jatim, Kamis (30/1/2020). (Foto: iNews/Ihya' Ulumuddin)

SURABAYA, iNews.id - Ratusan buruh berunjuk rasa, menolak rancangan undang-undang (RUU) omnibus law cipta lapangan kerja di depan kantor DPRD Jawa Timur (Jatim), Kamis (30/1/2020). Massa dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI) ini meminta kepada pada wakil rakyat untuk ikut menyuarakan penolakan itu.

Bagi mereka, regulasi dalam RUU tersebut banyak merugikan masyarakat kecil, terutama para pekerja.

"Omnibus law cipta lapangan kerja merugikan buruh, di antaranya bisa menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, flesibilitas pasar kerja dimana dikawatirkan penggunaan buruh kontrak diperluas," kata Koordinator KSBSI Jatim, Mohammad Soim, Kamis (30/1/2020).

Soim menambahkan Omnibus Law cipta lapangan kerja ini juga berpotensi akan diisi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) Unskill. Selain itu, jaminan sosial tenaga kerja terancam hilang dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

Selain persoalan cipta lapangan kerja, para buruh juga menolak kenaikan iuran Badan Penyeleggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab menurut mereka, selama ini iuran BPJS terbukti telah menyengsarakan rakyat.

"Pemerintah telah lalai melaksanakan amanat pasal 28(3) UUD 1945, dimana setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. Kalau naik tentunya kami meragukan keberpihakan negara dalam melindungi rakyatnya," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Putri Lestari mengatakan pihaknya akan menampung aspirasi buruh untuk diteruskan ke DPR RI. "Kalau omnibus law ranahnya DPR RI. Kami akan meneruskan ke DPR RI," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Soal Omnibus law cipta lapangan kerja, wanita asal Jember ini mengatakan pada prinsipnya pemerintah memiliki komitmen untuk menyejahterkan rakyat termasuk buruh.

"Kami kira buruh menerima sepihak informasi soal omnibus law yang dinilai merugikan mereka. Padahal pemerintah tak mungkinlah membuat kebijakan yang akan menyengsarakan rakyat," katanya.


Editor : Umaya Khusniah